Pentingkah Pemekaran Papua Saat Ini?

Ilustrasi Peta Pemekaran Papua, bagian 3. (ITH)
banner 120x600

Paraparatv.id | Jayapura | Bicara soal kesejahteraan tingkat elit, sudah sangat membudaya. Sehingga menyebabkan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia yang rendah di daerah terbelakang atau pinggiran. Nah, pemekaran Papua yang digagas, apakah dapat benar-benar mensejahterakan masyarakat Papua? bagian 3

Masih dari Dosen Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih (Uncen) Bidang Keilmuan Politik Anggaran dan Konsultan Partai Politik dan Pemilu, Rafael Kapura, menurutnya,  Kesejahteraan pada tingkatan elit terjadi  disebabkan oleh sistem struktur kelembagaan yang luas,  monopoli pada pasar,  monopoli pengelolaan alam, pembiaran konflik politik, pembiaran korupsi, tak ada pembatasan hak atas tanah.

“Juga lemahnya kedaulatan pada rakyat lokal dan kriminalisasi hak-hak sipil society dan penciptaan medan konflik politik untuk kepentingan jabatan maupun anggaran,” kata Rafael, Rabu (9/2/2022)

Hal-hal ini, dikatakan Rafael, menyebabkan daerah-daerah tersebut dibanjiri oleh imigrasi keamanan, bisnis, imigrasi penduduk dan imigrasi kriminalisasi serta imigrasi kekacauan pasar dan kekacauan pemerintahan sehingga memperkuat konflik-konflik politik masuk ke perkampung.

“Konflik politik ekonomi dari tingkatan elit ini, kemudian, melahirkan konflik kekerasan bersenjata tajam atau peledak seperti yang terjadi di Papua.,” ujarnya.

Bicara realitasnya? menurutnya, dalam kondisi saat ini, pemekaran daerah hendak dilakukan yang tentunya bukan memberbaiki tetapi memperburuk daerah.  Dimana, lanjutnya, sumber-sumber politik anggaran bisa didistribusikan lebih spesifik serta pada jumlah yang besar dimungkinkan menguatkan mobilisasi konflik politik dalam berbagai bentuk.

“Peryataan ini, dibangun dari realitas perluasan pandangan dan praktek kekerasan fisik atau peledak sudah menjadi idiologi perlawanan secara permanen. Hal lain, yang terjadi bahwa kebencian pada orang lain telah membudaya sehingga menjadi semangat perlawanan,” imbuhnya.

Selain itu, idiologi yang dianut telah menjadi agama, menurutnya hak-hak asasi manusia masih lemah untuk mendapatkan dorongan peningkatan. Perbaikan, fenomena-fenomena ini, sudah ada dalam realitas daerah-daerah konflik untuk itu pemekaran dapat dipertimbangkan. (ITH) bersambung ke bagian 4

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *