Paraparatv.id | Jayapura | Polemik pengangkatan Sekda Papua Dance Yulian Flasy menjadi Plh Gubernur Papua oleh Kemendagri menimbulkan protes dari berbagai pihak. Salah satunya Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni kepada tim paraparatv.
Menurut Bupati Natalis, pengakatan Plh Gubernur Papua kepada Sekda Papua ini adalah hal yang wajar, karena SK Plh itu hal biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan dari Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, Walikota, wakil walikota, jika bilamana pejabat definitif itu kalau ada halangan sementara.
“Adanya Plh karena halangan sementara pejabat (Gubernur Papua), ini untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan Keuangan Administrasi kemasyarakatan itu hal biasa. Karena jika nanti pejabat definitif yang tidak berhalangan lagi, dan dengan sendirinya SK Plh itu tak akan berlaku lagi,” kata Natalis, Minggu (27/6/2021).
Saat ini kata Natalis, yang terpenting adalah Plh Gubernur Papua harus melakukan komunikasi, koordinasi dengan Gubernur Papua definitive, karena sebenarnya ini membantu Gubernur agar tak terbebani dalam proses pengobatan karena tugas-tugas daerah telah ada yang membantu dan melaksanakannya.
“Kalau pikiran saya hal ini tidak membebani pak gubernur lagi pada saat berobat saat ini, supaya pak gubernur kembali dengan sehat dan bisa memimpin pemerintahan lagi,” imbuhnya.
Sementara Plh juga bisa proaktif menerima, melaksanakan tugasnya, dan sebelum memutuskan kebijakan tetap harus komunikasi terlebih dahulu dengan pejabat definitif, serta wajib minta masukan arahan petunjuk dari Gubernur agar tercipta komunikasi dan koordinasi yang baik. (EW)
