Paraparatv.id | Serui | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Provinsi Papua, mengukuhkan dan melantik Badan Koordinasi Wilayah 1 Saireri yang membawahi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan jumlah 12 Distrik, 4 Kelurahan, 160 Kampung dan Kabupaten Waropen dengan jumlah 12 Distrik, 120 Kampung.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW ) KPK TIPIKOR Papua, Yowel Warobai dalam arahannya mengatakan, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 bahwa hasil laut darat di kuasai oleh Negara untuk kepentingan rakyat bukan di rampas, maka KPK Topikor akan melakukan pengawalan dan pemeriksaan penggunaan anggaran bersama mitra kerja yaitu Kepolisian Negara, Kejaksaan, Pengadilan, Mahkamah Konstitusi, KPK Pemberantasan dan TNI.
“Sebagai ketua dpw KPK Tipikor Provinsi Papua, minta kepada mitra kerja kami melaksanakan undang-undang no 28 tahun 1999, sehingga rakyat papua dapat mencicipi haknya secara rief”.tandas Yowel Warobai. bertempat di aula RRI Serui. Senin 14/6/2021.
Dirinya menambahkan, KPK Tipikor akan bekerja keras agar di setiap Kabupaten di perketat dalam pengawasan penggunaan anggaran, sehingga jangan ada korupsi yang ujungnya akan berhadapan dengan Undang-Undang yang. berlaku di Negara Republik Indonesia.
“setiap kabupaten kota akan di lakukan pemeriksaan, mulai dari tahun 2015 hingga 2020, pemeriksaan sendiri mulai dari desa karena undang-undang no 6 tahun 2008 tentang pemerintah desa dan kelurahan sudah mengatur penyalurannya”.tegas Yowel Warobai. bertempat di aula RRI Serui. Senin 14/6/2021.
Sementara itu, Ketua KPK Tipikor Wilayah 1 Saireri Marten Talemba juga mengatakan, akan terus berupaya dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran dengan maksud agar anggaran yang di kelolah oleh Pemerintah Kabupaten hingga ke Pemerintah Desa dapat di gunakan sesuai aturan.
“ini adalah tanggung jawab besar yang di berikan untuk kita KPK Tipikor dalam mengawas proses pembangunan di provinsi papua terlebih khusus di wilayah satu saireri”.
Ia juga berharap agar pemerintah daerah dan semua pihak terlebih mitra kerja dapat bekerja sama dengan baik dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran.(HB)
