Paraparatv.id | Jayapura | Yakob Fiobetauw, Kepala Peradilan Adat Suku Sentani berpendapat, bahwa program Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan Pemerintah Pusat hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, elit politik hingga pejabat serta kelompok tertentu sehingga belakangan banyak terjadi protes dari Masyarakat Papua yang selama ini tidak tersentuh dengan Otsus tersebut.
“Banyak Program Otsus seperti Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi tidak menyentuh masyarakat di Kampung-Kampung, Gunung-Gunung, Lembah-lembah, Pesisir-Pesisir hingga di Pulau-pulau,” kata Yakob, di Jayapura beberapa waktu lalu.
Dalam situasi seperti ini para tokoh adat diperhadapkan pada dilema, karena ketika berbicara soal kepentingan rakyat sudah pasti terbentur dengan para birokrat atau elit politik.
“Kami menilai bahwa Pemerintah Kabupaten, Kota hingga tingkat Provinsi, tidak mampu menterjemahkan kebijakan Otonomi Khusus, terutama isi dari Presiden Jokowi. Sehingga masalah Otsus ini membuat situasi dan kondisi memanas, karena adanya berbagai kepentingan dari para pemangku kebijakan, menyebabkan kami tidak ada ruang untuk berbicara soal apa yang terjadi di tengah masyarakat,” tegas Yakob Fiobetauw.
Menurut Yakob, pihaknya menilai bahwa Otsus itu lahir untuk mensejahterahkan Masyarakat Papua, baik yang ada di Pegunungan, Lembah, Pesisir hingga Pulau-Pulau. Sehingga, Rakyat sendiri akhirnya harus mencari celah menyampaikan soal Dana Otsus yang tidak sampai ke akar rumput.
“Dana Otsus tidak maksimal, padahal kewenangan sudah ada. Kami khawatir dengan situasi ini. Sehingga kami minta kepada Pemerintah Pusat untuk mengaudit seluruh penggunaan Dana Otsus yang berjalan selama 20 tahun dan segera tindak tegas bila terjadi atau terindikasi ada penyalahgunaan Dana Otsus, sehingga membuat Rakyat Papua tidak mengalami perubahan dan terus hidup dalam kemiskinan,”ungkapnya.
“Secara keseluruhan Rakyat Papua belum menikmati Otsus karena banyak kebijakan yang justeru membunuh hidup sosial budaya masyarakat, di kampung-kampung, dengan kebijakan yang hanya menguntungkan para Birokrat dan Elit Poliktik. Hal ini membuat terbentuknya kelompok-kelompok warga yang sengaja dibuat untuk terhindar dari masalah hukum,” katanya lagi.
Yakob kembali menegaskan bahwa Pemerintah Pusat harusnya serius menangani masalah ini, karena Dana Otsus tidak menyentuh sampai akar rumput dan jika ingin ada perubahan maka pihak Adat harus dilibatkan, jangan dijadikan penonton.
“Saya minta dengan Tegas, Pemerintah Pusat segera melakukan audit Dana Otsus, baik yang ada di Kabupaten Jayapura atapun Kabupaten lainnya, sehingga Rakyat bisa merasakan dan menikmati apa itu Otsus yang sesungguhnya,”ungkap Yakob.*(Redaksi)
