Paraparatv.id |Serui | Menanggapi pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) evaluasi Otsus yang yang digelar Majelis Rakyat Papua (MRP) di wilayah Saireri yang di pusatkan di Kabupaten Biak Numfor membuat berbagai tanggapan bermunculan dan salah satunya dari Tokoh Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Tokoh Perempuan Yapen, Aprilia Uruwaya mengatakan, sejak di bukanya ruang diskusi awal bulan Agustus 2020 bagi masyarakat se wilayah Saireri dan Tabi di hadiri oleh para Bupati dan Wali Kota Jayapura guna melakukan evaluasi 19 Tahun Otonomi Khusus ( Otsus ) dan pada bulan September di lakukan rapat dengar pendapat oleh MRP di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Aprilia menganggap, adanya inisiatif Pemerintah Pusat untuk membuka ruang demokrasi guna masyarakat dapat menyampaikan hasil evaluasi Otsus dan itu perlu di lakukan namun di ciderai oleh MRP.
“Hari ini kami merasa MRP telah mencederai nilai demokrasi yang ada di tanah Papua dengan tidak membuka ruang kepada dewan pimpinan adat daerah Yapen yang atas kebijakan Bupati telah melakukan evaluasi dari tingkat distrik se Yapen,” tegasnya saat di temui di Kantor Dewan Adat Daerah Yapen, Selasa 17 November 2020).
Selaku Tokoh Perempuan, dirinya menegaskan dengan tidak membukanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan evaluasinya, maka jangan salahkan masyarakat jika menginginkan keluar dari NKRI.
“Negara telah melakukan kewajiban untuk membuka ruang, namun jika MRP tidak membuka ruang, maka jangan salahkan masyarakat nantinya” tutupnya.**(Herman Betta)
