Paraparatv.id | Jayapura | Ketua Lembaga Adat Masyarakat (LMA) Port Numbay, George Awi menolak dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Majelis Rakyat Papua (MRP)
Menurutnya, penolakan RDPU dikarenakan tak sesuai dengan mekanisme yang ada. Terlebih MRP adalah lembaga representatif dan tidak bisa langsung turun ke masyarakat.
Menurut Awi, RDPU harus ada tahapannya dan MRP harusnya turun ke kepala daerah dan kepala daerah yang meneruskan gagasan ke masyarakat, bukan MRP turun langsung ke masyarakat, ke adat dan lainnya.
“Jika MRP mau laksanakan RDPU, harusnya mekanismenya melalui kepala daerah, bupati dan walikota. Lalu kepala daerah ini yang menyampaikan ke masyarakat. Kepala daerah ini kan punya warga, bukan MRP,” jelas mantan anggota MRP yang dihubungi lewat gawainya, Sabtu 14 November 2020.
Ondoafi Port Numbay ini pun menegaskan bahwa Otsus ini adalah undang-undang dan tetap harus berjalan.
“Jangan bikin istilah Otsus jilid I atau jilid II atau jilid-jilid yang lain. Otsus tetap berjalan. Caranya, lakukan evaluasi dari tahapan sebelumnya, lalu jika ada pelanggaran kepada mereka yang menggunakan dana Otsus, wajib dilakukan penegakan hukum. Siapa yang makan Otsus, itu yang berhadapan dengan hukum. Indonesia ini negara hukum, jadi harus taat kepada aturan,” ujarnya.
Ditambahkannya, jika ada kekecewaan dan ketidakpuasan yang dilontarkan selama ini sejatinya adalah hal yang wajar. Namun sikap yang harus disampaikan bukanlah menolak melainkan evaluasi. Apalagi presiden Jokowi sudah memberi sinyal untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh, sehingga tak tepat jika kalangan elit politik yang menggunakan dana Otsus justru menyampaikan menolak Otsus.
“Kalau ada dari MRP yang menyatakan menolak Otsus saya pikir MRP dibubarkan saja. Lagi pula MRP lahir dari amanah Otsus sehingga kalau Otsus tidak ada berarti MRP juga,” tegasnya.*(Redaksi)
