Paraparatv.id | Jayapura | Berbeda dengan Presiden SBY, hubungan Presiden Jokowidodo dengan Lukas Enembe tak sedekat dengan SBY kala jadi Presiden. Apapun proposal (usulan) Gubernur Papua minta semuanya akan dikabulkan kecuali hanya satu tidak “minta Papua Merdeka”.
Selama lima tahun pertama Lukas Enembe berkuasa semua proposal Gubernur Lukas Enembe dikabulkan. Selain Kader, Lukas Enembe, Ketua Partai Demokrat bentukan Presiden SBY sebagai “anak emas”. Wajar kalau kemudian SBY meresmikan permintaan pembetukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai institusi representatif kultural Papua.
Situasi itu seakan Kekuasaan Enembe tak tersentuh kekuatan apapun dan siapapun di Papua. Saat itu dan (mungkin saat ini?) DPRP (dibawah Yunus Wonda) dan MRP seakan tanpa fungsi sejatinya sebagai lembaga kontrol. Semua kebijakan pembangunan Gubernur lancar. Apapun kata Lukas diaminkan semua dalam arti disetujui tanpa dikoreksi baik-buruknya bagi rakyat Papua.
Hal itu saat ini sudah berubah. Tidak semua proposal Lukas Enembe dikabulkan Presiden. Pertama, Penolakan Pemerintah Pusat atas usulan Otsus Plus yang katanya berdasar kajian Akademik melibatkan Kampus UNCEN.
Kedua, Sekda Papua. Nama yang diinginkan Gubernur dalam proses seleksi dan yang dianggap memenuhi syarat lain dan di SK-kan Presiden malah nama lain (urutan ke 3), poin kualifikasinya dibawah dari Calon kuat Gubernur Papua.
Rasionalitas Kabinet Pemerintah Daerah Papua
Persoalan Sekda banyak pihak pada awalnya menduga bahwa nama kuat yang layak menduduki jabatan Sekda Muhammad Musaad (mantan Ketua Bappeda Propinsi). Tapi nama yang muncul Muhammad Ridwan Rumasukun (Mantan Kepala Keuangan). Walaupun nama yang disebut belakangan ini akhirnya diskualifikasi ditengah jalan atas desakan beberapa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
Idealnya tradisi dalam suatu pemerintahan biasanya jika Gubernur Kristen dan Wakil Katolik, Sekda yang memenuhi syarat Muhammad Musaad kalau bukan Ridwan Rumasukun tapi nyatanya Gubernur abai soal refresentasi komposisi kekuasaan ini.
Lepas dari semua insiden diatas Persoalan Papua tak semudah yang dibayangkan bagi kebanyakan orang. Papua tetaplah masalah Internasional.
Vanuatu mengangkat persoalan Pelanggaran HAM Indonesia atas Papua di DK PBB beberapa waktu lalu dan meminta kunjungan utusan PBB ke Indonesia (Papua). Tentu hal ini membuat ketakutan Jakarta karena memang benar ada pelanggaran HAM berat sedang berlangsung di Wilayah Pedalaman Papua saat ini masih berlangsung (Nduga, Timika, Yahukimo, Pagunungan Bintang, Intan Jaya dll).
Tarik menarik Persoalan Papua antara membenahi tata kelola Pemerintahan dan persoalan tekanan Internasional soal kunjungan Tim PBB ke Papua tentu konsentrasi Lukas Enembe teerkuras habis antara Persoalan Otsus dan membenahi birokrasi serta harapan penegakan Pepanggaran HAM dan Kunjungan TIm PBB.
Persoalannya Sekda, Otsus dan Kunjungan Tim PBB
Soal Sekda dalam komposisi pemerintahan walaupun tak tertulis tapi dalam kemajemukan masyarakat manapun dunia yang semakin mengglobal ini jabatan Sekda Papua seharusnya dari unsur refresentasi masyarakat Muslim. Muhammad Ridwan Rumasukun dan Muhammad Musa’ad idealnya diakomodir saat Seleksi Sekda walaupun nama pertama diikutkan tapi digugurkan.
Rangkaian persoalan Papua tak hanya soal Sekda Papua tapi hari ini masyarakat Jayawi Jaya menolak kedatangan Anggota MRP.
Sebelumnya Bupati Kabupaten Jayapura menolak di Wilayahnya mengadakan Kegiatan sosialisasi RDP MRP. Tadi pagi rombongan anggota MRP dihalangi masuk Kota Wamena Kabupaten Jayawi jaya dan akhirnya kembali pulang ke Jayapura.
Persoalan Papua saat ini dalam ketidakjelasan prioritas penyelesaian antara Soal Pelantikan Sekda, Penegakan HAM dan Demokrasi, Otsus Jilid II dan antar Lembaga Negara tidak berjalan secara efektif.
Sesuai judul tulisan ini disini walaupun pahit harus saya ingatkan bahwa era dominasi dan monopoli kekuasaan Kaka Besar, Lukas Enembe, mulai digerogoti kudu menjadi kepekaan (saya hindari istilah ‘kewaspadaan’) orang Papua dari Wilayah Gunung (Suku Lapago dan Meepago) kedepan.** (Ustad Ismail Asso)
Penulis Adalah Tokoh Agama Islam Di Kawasan Pegunungan Tengah
