Paraparatv.id | Nabire | Bupati Nabire selaku Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Meepago menolak pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) MRP di kabupaten Dogiyai dan wilayah Meepago.
Penolakan Bupati Isaias Douw diikuti dengan Surat Resmi Bupati, nomor 330/2915 Set, tentang penolakan RDPU di Kabupaten Dogiyai, yang merupakan Wilayah Adat Meepago. Selain itu, adanya berbagai pertimbangan situasi dan kondisi keamanan jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak, yang saat ini proses tahapannya sedang berjalan.
Sehubungan dengan adanya agenda politik Majelis Rakyat Papua, untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Otsus bagi Provinsi Papua, dimana Kabupaten Dogiyai menjadi salah satu Kabupaten di Wilayah adat Meepago yang menjadi tempat pelaksanaan RDPU, yang direncanakan digelar selama dua hari, yaitu 17-18 November 2020.
Dalam surat Bupati tersebut, yang menjadi pertimbangan penolakan RDPU yaitu: Kabupaten Nabire adalah salah satu dari 11 Kabupaten di Papua, yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020, maka sudah menjadi tanggung jawab dan tugas Bupati Kabupaten Nabire, untuk menjaga stabilitas keamanan di Wilayah Meepago khususnya di Nabire.
Memperhatikan Maklumat Kapolda Papua nomor Mak/I/XI/2020 tentang rencana RDP pada masa pandemi Covid19, tanggal 14 November 2020.
Memperhatikan Surat Kapolres Nabire nomor B/775/XI/YAN/2.1/2020/Intelkam perihal pertimbangan tempat pelaksanaan RDPU di Kabupaten Dogiyai yang mendapat penolakan dari sejumlah komponen masyarakat di wilayah adat Meepago dan akan menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah adat Meepago. Untuk itu, dengan tegas Bupati Nabire, selaku Ketua Assosiasi Bupati Wilayah Meepago menolak rencana RDPU di Wilayah Meepago.**(Redaksi)
