Legislator : UU Omnibus Law, Bertentangan Dengan UU Otsus

0
78
Mahasiswa Jayapura saat gelar unjuk rasa tolka UU Omnibus Law di DPR Papua

Penulis : Nesta Makuba

Paraparatv.id |Jayapura | Legislator Papua dari Partai Demokrat, Yunus Wonda menegaskan pengesahan undang-Undang Omnibus Law dan Cipta Karya oleh pemerintah pusat, sangat bertentangan dengan Marwah undang-undang Otonomi Khusus Papua yang diterapkan saat ini .

Penegasan tersebut di sampaikan Wakil Ketua DPR Provinsi Papua dari Partai Demokrat  Yunus Wonda saat menemui masa Pendemo dari Aliansi Pemuda Mahasiswa tolak Omnibus law yang melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Papua tepatnya di taman Imbi Kota Jayapura, Jumat, 8 oktober 2020 .

Ketegasan Yunus Wonda sangat beralasan soal penerapan UU Omnibus Law jika terjadi di Papua, dimana saat ini undang-undang Otonomi Khusus (Otsus ) di Papua masih berlaku dimana sanga terproteksi terhadp hak-hak masyarakat baik hak atas Tanah, Hutan dan Hak hidup serta hak bekerja di Tanah Papua

“Kalau kami lihat sangat bertentangan dengan Otsus, karena hari ini kita lihat hutan yang hijau suatu saat akan di babat habis dengan adanya uu omnibus Law ini, “ tegas Legislator yang vokal soal hak dasar orang Papua tersebut.

Anggapan Yunus Wonda ini cukup masuk akal, dimana pada suatu saat jika undang-udang omnibus Law ini di berlakukan di Papua maka hak-hak dasar orang Papua dengan sendirinya hilang , dimana hak untuk hidup dan berkarya di atas tanah leluhur sudah jelas d kuras Investor

“Suatu saat orang Papua sudah tidak bisa toki dada lagi , seperti saat ini saya punya tanah saya punya hutan, saya punya adat saya punya wilayah percuma semua, “ tuturnya .

Wonda juga meyampaikan jika pengesahan udang-undang ini tidak bermasalah maka tidak mungkin ada gelombang aksi masa yang cukup besar di semua daerah, sehingga ini pasti ada masalah soal pasal per pasal yang menurut publik sama sekali tidak berpihak kepada rakyat.

Untuk ketahui DPR RI telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin 5 Oktober 2020. Pengesahan tersebut diketahui dipercepat dari jadwal sebelumnya yakni pada kamis, 8 Oktober 2020.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here