Penulis : Nesta Makuba
Keerom, Paraparatv.id | Buntut Aksi yang ke 4 Pemalangan Kantor Dinas Kesehatan seluruh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Keerom memintah Kepada Pejabat Bupati Keerom, Dr. Ridwan Rumarusun segera mencopot Dr. Rony Situmorang dari Jabatannya sebagai Kepala Dinas Kabupaten Keerom.
Penyataan keras tersebut di sampaikan setelah adanya pembukaan palang yang di lakukan oleh aparat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom pada, senin 28 September 2020, setelah sebelumnya mereka menutup kembali pada kali ketiga .
Aksi pemalangan kantor dinas kesehatan kabupaten Keerom yang keempat kalinya, buntut dari ketidak puasan para tenaga medis atas sikap acuh dari kadis kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Keerom.
Sebelumnya palang sempat di buka paksa oleh aparat kepolisian, namun karena tidka ada respon pemeirntah, pemalangan kali ini mereka menggunakan besi yang di las langsung di pagar pintu utama Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom.
Perwakilan Tenaga Kesehatan Keerom Costantina Patipeme saat di temuai mengatakan, aksi ke 4 dari nakes selain tenaga Dokter tujuan mereka adalah memintah kepada pejaban sementara Bupati Keerom yang baru di lantik Dr. Ridwan Ruma Rusun untuk segera menurunkan atau mencopot kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Dr. Rony Situmorang .
Alasanya tenaga kesehatan tersebut katanya tidak pernah mendapatkan insentif selama 4 tahun lebih selain doktter spesialis dengan alasan Kadinkes yakni tidak adanya regulasi atau aturan yang menerangkan hal tersebut
“Berarti empat tahun jabatan kadinkes tidak bisa membuat regulasi sebagai payung hukum agar tenaga kesehatan yang lain dapat insentif, “ tegas Costantina Patipeme, Senin, 28 September 2020.
Selain itu, Costantina bahkan merasa aneh dengan regulasi yang di maksud Kadinkes Dr. Rony Situmorang dimana insetife yang di maksudkan hanya di berikan kepada tenaga kesehatan lain yakni Dokter dan tenaga Kontrak sedangkan para tenaga teknis medis yang bertugas di RSUd Puskesmas dan Dinas tidak di berikan selama 4 tahun
“Ternyata di situ dijawab karena kelangkaan, ini keberpihakan dari seorang pimpinan tidak melihat secara menyeluruh, kami mau bapak Plt.Bupati tuntutan kami tidak banyak segara ganti Kepala Dinas orang yang punya kompoten yang mampu membuat regulasi kepada semua Nakes di Kabupaten Keerom,” tambahnya.
Kelima puskesmas yang ikut menutup semua Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Keerom pun meraskan imbas yang sama kata Costantina yakni tidak adanya Dana Operasional dari Dinas Kesehatan selama 4 tahun.**
