Penulis: Irfan
Sentani, Paraparatv.id | Para petugas Sensus Penduduk di Kabupaten Jayapura sempat ditolak warga saat ingin melakukan pendataan penduduk di dua kelurahan yang ada di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
Warga tidak mengizinkan petugas sensus ketika mendatangi warga untuk masuk ke rumah saat hendak melakukan pendataan bukan lantaran takut tertular Covid-19, namun karena adanya provokasi yang bersifat politis.
“Ya, memang petugas sensus waktu itu sempat ditolak sama warga yang berdomisili di kelurahan Dobonsolo dan Hinekombe. Mendegar hal itu, pak bupati langsung perintahkan saya untuk menemui kepala kelurahan untuk meminta penjelasan,” kata Kepala Distrik Sentani, Eroll Y. Daisiu, SE, saat diwawancarai. Selasa 29 September 2020.
“Terkait dengan adanya petugas sensus yang ditolak oleh masyarakat, yang mana kita dari distrik mengetahuinya dari pihak kelurahan dan warga yang melakukan penolakan itu ada di dua kelurahan. Yakni, Kelurahan Hinekombe dan Kelurahan Dobonsolo. Jadi petugas memang ditolak warga itu ada beberapa hal, yaitu karena ada hal-hal yang di provokasi terkait dengan hal-hal yang bersifat politis,” tambanya.
Eroll menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa warga menolak petugas sensus untuk diambil data-data kependudukannya. Sehingga Eroll mengungkapkan, alasan warga menolak petugas sensus penduduk bukan karena takut akan penyebaran Covid-19 (coronavirus) melainkan hal lain yang berbau politik. Namun Eroll menyampaikan bahwa pihaknya tidak masuk ke ranah (politik) itu terkait dengan ada warga yang menolak petugas sensus penduduk.
“Jadi kita tidak masuk di ranah itu ya, kita sudah sampaikan dan kita juga sudah kumpulkan RT/RW khususnya untuk dua kelurahan, yakni Hinekombe dan Dobonsolo. Kita juga sudah kumpulkan RT/RW di dua kelurahan itu, dan kita sudah sampaikan bahwa RT/RW itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah,” jelasnya.
“Jadi mereka (RT/RW) wajib mengawal petugas sensus di lapangan sampai sukses melakukan pendataan penduduk dan itu sudah kami lakukan. Kalau ada masyarakat yang masih menolak karena hal yang berbau politik, maka kami sampaikan bahwa itu unsurnya sudah lain dan bukan wewenang kami,” katanya.
Dia juga menegaskan kepada RT/RW jika ada bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah kepada warga di Kelurahan Hinekombe yang tidak mendapatkan itu, sehingga dirinya meminta agar warga di RT/RW tersebut tidak menyalahkan pemerintah lagi.
“Ya, jangan salahkan pemerintahlah. mereka saja menolak petugas sensus kok, bagaimana mungkin bisa dapat bantuan dari pemerintah, inikan salahnya warga sendiri. Sensus penduduk inikan dilakukan untuk mendata masyarakat, kalau mereka menolak ya otomatis dia tidak terdata di database,” tukasnya.
Ketika ditanya ulang lagi oleh dua wartawan media online terkait alasan politis seperti apa yang menjadi penyebab warga menolak petugas sensus penduduk, Eroll mengungkapkan bahwa itu berhubungan dengan kondisi politik di Tanah Papua saat ini.
“Ya, alasan politis itu yang sifatnya provokasi soal referendum atau apa itulah,” singkat Eroll Daisiu mengakhiri wawancaranya. **
