Penulis : Nees Makuba
Keerom | Paraparatv.id | Dewan Adat Papua (DAP) Kabupaten Keerom menilai roda pemerintahan di Kabupaten Keerom seakan mati suri. Karena semua lembaga teknis sama sekali tidak menjalankan fungsinya dalam pelayanan publik .
Penegasan tersebut di sampaikan Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Keerom Laurents Borotian saat melihat dari dekat situasi protes tenaga kesehatan yang memprotes pembukaan palang kantor Dinkes Keerom.
Laurens menilai beberapa persoalan di Kabupaten keerom membuat dapmpak timbul sehingga memnggagu aktifitas perkantoran dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah tersebut
“Dewan adat melihat bahwa sampai dengan hari ini pemerintahan keerom mati suri ,tidak bergerak semua aktifitas di SKPD itu tidak berjalan,” tuturnya .
Lanjut Laurenst Borotian melihat semua akfitas pemerintahan yang tdiak berjalan secara maksimal baik dari tingkat SKPD, hingga Distrik ,Kelurahan Kampung sangat berdampak kepada pelayanan publik bagi masyarakat, dirinya menentang jika staknan yang terjadi di Keerom jika di giring opini ke masalah Covid -19
“Ini bukan persoalan Covid , tapi persoalan pelayanan jadi jangan pake alasan bahawa ini covid,covid dan covid,“ujarnya.
Selain itu, DAP juga menyoroti masalah tenaga kesehatan yang terjadi dan berlarut hingga deetik ini, harus segera di selesaikan karena ini menyangkut dengan kesehatan dan kemanusian orang banyak, dimana kata sekretaris DAP persoalan nakes tersebut sudah lama dimana insetif tenaga kesehatan belm terbayarkan selama 2 tahun, sehingga dirinya kawatir akan menggau pelayanan publik masalah kesehatan masyarakat Papua yang ada di kampung-kampung terjauh di kabupaten keerom.
Laurents bahkan memintah kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom untuk segera melunasi semua hak-hak pegawai Kesehatan agar tidak terjadi kesenjangan di masyarakat akibat egois kepentingan pemimpin di Keerom.**
