Laporan : Redaksi
Paraparatv.id | Jayapura | Komisioner V Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan wilayah Provinsi Bali NTT, NTB, Maluku , Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang dijabat oleh Wali Kota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mano MM., gelar Talkshow Whorkshop dengan mengusung tema “Formula Kebijakan Baru Bagi Kesejahteraan Rakyat di Tanah Papua”
Workshop dihadiri forkopimda Provinsi Papua, Kabupaten, Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat, menampilkan pemateri para pakar yang telah memiliki sejumlah pengalaman dalam bidang kepemerintahan, yakni Muhammad Musa’ad, Laksamana Muda Purn. TNI. Fredy Numberi, Dr. Agus Sumule,MSC, Michael Manufandu, dan selaku moderator Rektor Universitas Cenderawasi, Dr Apolloh Safanpo, ST., MT., berlangsung di Aula Sian Soor kantor Wali Kota Jayapura, Kamis 23 Juli 2020.
Acara yang digelar dengan video conference (vicon)ini dibuka secara langsung oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD, Drs. Andi Bataralifu, M.Si
Hal penting yang disampaikan Dirjen Otda Kemendagri Andi Bataralifu adalah, kegiatan workshop ini sangat positif untuk mendiskusikan bagaimana formula kebijakan untuk papua ke depan.
“Tema workshop kita dalam hal ini membahas 4 cita-cita Otsus yaitu meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan, penegakan HAM dan supremasi hukum serta pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar OAP serta tata pemerintahan di papua,’’katanya.
Dijelaskan, pada perjalananya untuk Otsus di Papua sepakat hampir dua decade banyak hal yang telah dicapai di papua, namun tidak juga bisa dilihat kondisi belum optimal dalam pelaksanaan pembangunan di papua dibanding dengan provinsi di Indonesia.
Sebagai rujukan utama tentu telah disampaikan ketua Komisioner V IKAPTK bahwa IPM papua masih dalam kisaran 60, 84 persen dan tahun ke tahun ada kenaikan namun kenaikan tidak tinggi, tapi melandai dan ini masih dalam di bawah rata-rata nasional. Demikian pula angka kemiskinan yang masih tinggi di papua hal tersebut tentu menjadi tantangan dan perlu dilakukan konsolidasi dalam konteks memanfaatkan sumber daya yang ada termasuk penerimaan Otsus
‘’Kita berkumpul di sini untuk mendiskusikan permasalahan, atau melakukan konsolidasi dan sharing pengalaman untuk mencari jalan yang paling baik dalam pembangunan di tanah papua,’’ungkapnya.
Diakui, dalam workshop ini telah hadiri para pakar papua, akademisi, para tokoh dan sesepuh yang tentu mempunyai kepedulian tinggi terhadap pembangunan di papua, seperti diketahui permasalahan papua adalah kombinasi permasalahan politik kultural, sosial ekonomi yang tidak bisa dipecahkan satu aktor saja. Oleh karena itu, permasalahan papua tidak bisa diselesaikan pemerintah pusat sendiri ataupun elite pemerintah daerah sendiri, tapi permasalah papua harus bisa diselesaikan seluruh stakeholder di seluruh papua dan Indonesia.
‘’Pemerintah saat ini sedang membahas revisi UU nomor 21 tahun 2021 tentang Otsus di papua yang fokus dalam tata kelola keuangan. Fokus bagaimana tata kelola keuangan di papua pasca Otsus pasca 2021, bapak presiden telah memberikan arahan atas percepatan pembangunan papua untuk dilakukan tidak hanya sekedar instrumen penggunaan dana Otsus namun juga instrument percepatan lainnya, presiden juga minta kementrian dan Lembaga melakukan evaluasi secara komprehensif untuk berkomitmen terhadap pelaksanaan pembangunan di papua,’’ujarnya.
Oleh karena itu, Andi mengajak kepada pemeirntah daerah, elite politik lokal, pemerintahan dan semua komponen yang ada di papua untuk bahu membahu menjadikan bumi cenderawasih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
‘’Saya mengharapkan dalam pertemuan ini gagasan-gagasan cemerlang untuk dapat digunakan menyusun kebijakan tentang papua agar masyarakat papua dapat lebih sejahtera. Kami mengharapkan kepada komisioner V dalam hal ini bisa mendesain format pemikirannya bisa memberikan terobosan positif di papua,’’imbihnya.
Dan diharapkan para anggota IKAPTK yang notabene anggota pamong praja yang telah dididik kepamongan dapat terus menjadi motor penggerak pembangunan di papua sekaligus menjadi lem perekat persatuan dan kesatuan, kami juga mengharapkan anggota IKAPTK dapat menjadi motivator dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu diharapkan untuk papua lebih sejahtera harus ditanamkan pola pikir baru dari yang negative menjadi positif dengan terus menyebarkan informasi positif untuk pembangunan di papua,’’ujarnya.
Dr. Benhur Tomi Mano, MM., selaku Komisioner V Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan wilayah Provinsi Bali NTT, NTB, Maluku , Maluku Utara, Papua dan Papua Barat mengatakan acara talkshow workshop ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penerapan Otsus di papua yang akan berakhir pada tahun 2021, sehingga dilakukan evaluasi terkait penyelenggaraan Otsus tersebut, untuk mendapatkan hasilnya dengan mengundang berbagai narasumber yang ahli, dan tokoh Papua maupun elemen masyarakat Papua.
Dan nantinya pasca Otsus pemerintah akan melakukan apa untuk papua, sehingga harus ada kajian bersama.
‘’Kami sangat berterima kasih, para undangan yang hadir dalam workshop ini, baik dari forkopimda, narasumber, moderator, serta notulen perguruan tinggi dan peserta workshop, karena workshop ini sangat penting bagi masyarakat Tanah Papua,’’jelasnya.**
