Bapilu Partai Demokrat Papua, Terima 41 Berkas Calon Bupati Dan Wakil Bupati

0
418
PARTAI DEMOKRAT PAPUA, SAAT MENYAMPAIKAN HASIL PENDAFTARAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SABTU 21 MARET 2020

Paraparatv.id | Jayapura | Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bapilu) partai Demokrat Papua, Meneirm sebanyak 41 berkas calon bupati dan wakil bupati yang di terima saat penutupan pendaftaran, Sabtu 21 Maret 2020.

Ketua Bapilu Partai Demokrat Papua, John Richard Banua menjelaskan, sejak dibuka pendaftaran dua minggu lalu sekitar 75 berkas bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar di Partai Demokrat Namun hanya 41 berkas yang melengkapi formulir pendaftaran.

“Jadi saya kira kita akan melihat bahwa dengan yang sudah kembalikan berkas-berkas itu kami akan proses tahapan yang selanjutnya lagi, mungkin tim akan tetap melaksanakan tahapan-tahapan lagi yang di mana sesuai PO dan juklak yang sudah ada ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa selesaikan semua dan pleno nya untuk melaporkan kepada ketua DPD untuk melanjutkan ke pusat,”katanya.

Dia mengungkapkan, dari berkas yang telah diterima kembali hanya satu bakal calon yang mewakili kaum perempuan yakni dari kabupaten Nabire.

Sementara itu, Pelaksana Harian Ketua DPD Partai Demokrat  Papua, Ricky Ham Pagawak mengatakan, dengan ditutupnya pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pada Partai Demokrat, dirinya menyampaikan terima kasih kepada ketua Bapilu dan pengurus yang telah bekerja keras dalam rangka menerima seluruh dokumen para calon bupati di 11 Kabupaten.

“Kiranya hasil yang sudah diterima ini akan kami terus tindaklanjuti dengan proses proses selanjutnya sesuai dengan PO dan juklak yang kami sudah terima dari DPP Partai Demokrat Pusat,” ujarnya.

Ditambahkan, pada prinsipnya pihaknya tetap mengacu pada PO dan juklak yang sudah ditentukan. Sementara ini kata Ricky tinggal menunggu hasil penetapan Anggaran Dasar dan rumah tangga partai yang sementara di dirapikan.

Dari 41 berkas yang kembali jelasnya, pihaknya masih memverifikasi kembali dokumen yang tidak benar-benar atau belum lengkap. “Kita anggap kalau  Dokumen yang di siapkan tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan PO dan juklak itu otomatis gugur itu tidak akan masuk,”kata Ricky.

“Jadi kita hanya bisa kasih masuk itu meneruskan itu yang sudah lengkap ke DPP dan itu melalui pleno dalam pleno tetapkan Lapor ketua DPD dan seterusnya ke DPP Pusat,” tambahnya. **(er)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here