Paraparatv.id | Yapen | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Paripurna IV dalam rangka pembahasan 11 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2026.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Ebzon Y. Sembai, S.Pi., M.H., dan dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRK, Bernard Worumi, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), Cyfrianus Y. Mambay, S.Pd., M.Si., M.H., serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Roi Palunga menjelaskan bahwa 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan dilatarbelakangi berbagai pertimbangan, baik dari aspek yuridis, sosiologis, administratif, ekonomi, kelembagaan, maupun kepentingan pembangunan daerah.
Penyusunan kesebelas Raperda ini dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan skala prioritas serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, pengusulan 11 Raperda tersebut bukan sekadar memenuhi kewajiban formal pemerintah daerah, melainkan upaya nyata menjawab kebutuhan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan daerah.
“Dari aspek kebutuhan hukum, regulasi yang dibentuk harus mampu memberikan kepastian hukum terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Sementara dari aspek kebutuhan masyarakat, diperlukan peraturan yang dapat melindungi, melayani, dan memberdayakan masyarakat,” ujar Roi Palunga.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dari aspek pembangunan, diperlukan regulasi yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan secara terencana, berkelanjutan, dan berdaya saing, sekaligus menjawab aspirasi serta kebutuhan seluruh masyarakat.
Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) akan memberikan legitimasi dan kepastian dalam proses pembahasan Raperda hingga nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Propemperda merupakan rencana peraturan yang akan dibentuk, sedangkan Raperda adalah rancangan materi yang akan dibahas dan disusun menjadi peraturan daerah.
Wakil Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen pada prinsipnya mendukung penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dan bekerja sama dengan DPRK dalam pembahasan 11 Raperda yang diusulkan, sehingga lahir Peraturan Daerah yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan membawa manfaat bagi masyarakat serta pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen.(EB)

















