Paraparatv.id | Jayapura | Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KPEP Otsus) Papua, Velix Vernando Wanggai, menyambut positif pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan yang dinilai menjadi ruang penting untuk memperkuat sinergi pembangunan di Tanah Papua.
Velix menyampaikan rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Papua, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).
“Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua memberikan apresiasi atas digelarnya rapat koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kewilayahan ini,” Ucap Velix kepada media di Jayapura. Jumat (18/9).
Menurut dia, forum tersebut menjadi momentum awal untuk menyerap secara langsung aspirasi, masukan dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati maupun wali kota di Tanah Papua.
Ia mengatakan dialog antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan pembangunan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang selama ini menghambat percepatan pembangunan infrastruktur.
“Dari dialog secara umum, kita bisa menyerap aspirasi dan saran yang berkembang di tingkat bupati, wali kota, gubernur maupun wakil gubernur, termasuk perkembangan persoalan-persoalan yang ada di daerah,” Katanya.
Velix menyebut terdapat sejumlah “sumbatan” yang perlu segera diurai, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Salah satunya berkaitan dengan regulasi yang dinilai perlu disesuaikan dengan karakteristik pembangunan di Papua.
Menurut dia, terdapat kebutuhan untuk memberikan relaksasi terhadap sejumlah regulasi, termasuk dalam hal dukungan pendanaan dan pembangunan ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat wilayah dengan kampung-kampung serta kawasan di sekitarnya.
“Ini mengalami seperti sumbatan yang kami peroleh. Ada sumbatan yang juga disadari di level nasional yang harus dipecahkan, terutama pada level regulasi,” katanya.
Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur di Papua membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek berskala nasional, tetapi juga memperhatikan kebutuhan konektivitas antarkawasan hingga ke kampung-kampung.
Hal tersebut, kata dia, menjadi penting karena kondisi geografis Papua memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah lain sehingga pembangunan akses harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.
Selain persoalan regulasi, Velix menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan wilayah.
Ia mencontohkan pengelolaan pembangunan jalan oleh balai-balai teknis di daerah yang perlu dikoordinasikan dengan gubernur, bupati maupun wali kota.
“Misalnya tadi para bupati menyampaikan pentingnya koordinasi. Kepala-kepala balai yang mengelola pembangunan jalan harus berkoordinasi dengan gubernur, bupati dan wali kota,” Pungkasnya.
Koordinasi tersebut, lanjut Velix, diperlukan untuk menyusun strategi pembangunan jalan dalam beberapa tahun ke depan, termasuk menentukan prioritas pembangunan, proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan lahan, hingga kejelasan pengelola maupun penyedia proyek.
Dengan koordinasi yang lebih baik, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi menjadi bagian dari satu strategi pembangunan kewilayahan yang terintegrasi.
Velix juga menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di Papua memiliki keterkaitan erat dengan kondisi keamanan di wilayah tertentu.
Menurut dia, langkah-langkah teknis dan operasional dalam percepatan pembangunan perlu mempertimbangkan situasi keamanan, terutama pada wilayah yang memiliki tantangan keamanan tertentu.
“Ada keterkaitan yang jelas antara langkah-langkah untuk percepatan pembangunan secara teknis dan operasional dengan suasana keamanan di wilayah tertentu,” katanya.
Karena itu, ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait perlu diperkuat agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara efektif sekaligus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah di Tanah Papua.
Velix berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret untuk membuka berbagai hambatan pembangunan, baik yang berkaitan dengan regulasi, pembiayaan, koordinasi, kesiapan lahan maupun kondisi keamanan.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Papua tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga mampu membuka konektivitas dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses.(Redaksi).
