Example floating
AdvetorialBERITAKABAR YAPEN WAROPENPeristiwa

Ratusan Honorer Tuntut Pengangkatan Jadi ASN di Yapen, Terbentur Aturan Pusat dan Keterbatasan Fiskal

30
×

Ratusan Honorer Tuntut Pengangkatan Jadi ASN di Yapen, Terbentur Aturan Pusat dan Keterbatasan Fiskal

Sebarkan artikel ini

Paraparatv.id | Yapen | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menerima aspirasi ratusan tenaga honorer yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Silas Papare, Serui, Rabu (18/11/2026). Aspirasi para tenaga honorer diserap melalui dialog langsung yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y. Mambay, S.Pd., M.Si., M.H.

Ketua Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen, Leonard Sirami, menyampaikan kehadiran aliansi merupakan bentuk perjuangan untuk menyuarakan nasib tenaga honorer yang telah lama mengabdi kepada pemerintah.

Ia menyatakan, Aliansi Honorer Nasional hadir sebagai jembatan menyampaikan aspirasi tenaga honorer, khususnya mereka yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun tanpa kepastian status kepegawaian.

“Terdapat tenaga honorer yang telah mengabdi 15 hingga 20 tahun, bahkan ada yang mengabdikan diri hingga usia 60 tahun. Sebagian di antaranya sudah meninggal dunia sebelum mendapatkan kepastian pengangkatan,” ujar Leonard.

Aspirasi serupa juga disampaikan sejumlah tenaga honorer yang berprofesi sebagai guru. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan perhatian atas pengabdian mereka dan memperjuangkan kepastian status agar dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu perwakilan tenaga honorer menceritakan dirinya telah mengabdi selama 11 tahun, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian pengangkatan. Ia memohon pemerintah melihat secara langsung kenyataan yang dialami para tenaga honorer di lapangan.

Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen menjelaskan pemerintah daerah menghadapi keterbatasan regulasi, karena kewenangan pengangkatan ASN berada di tangan pemerintah pusat dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 65 dan Pasal 66, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non‑ASN untuk mengisi jabatan ASN, bahkan terdapat ketentuan sanksi bagi pimpinan instansi yang melanggar aturan tersebut.

Terkait data tenaga honorer, BKPSDM menyebutkan sebelumnya tercatat sekitar 700 nama. Namun, setelah dilakukan pengecekan melalui sistem dan pendataan, masih diperlukan verifikasi untuk memastikan keberadaan serta kesesuaian data.

“Data kita sudah ada di BKN dan KemenPAN‑RB. Terakhir, kita memiliki data sekitar 700 orang. Namun, setelah dilakukan pengecekan kembali, jumlah dan keberadaan data tersebut masih perlu kita pastikan,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah pada prinsipnya dapat menindaklanjuti kebutuhan tenaga ASN sesuai kebutuhan masing‑masing OPD, apabila pemerintah pusat telah membuka ruang melalui perubahan atau penyesuaian regulasi.

Dijelaskan pula, sejak tahun 2025 tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer baru. Kondisi ini tidak hanya dialami Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi juga menjadi persoalan di sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Papua.

Melalui dialog tersebut, pemerintah daerah menerima dan mendengarkan secara langsung seluruh aspirasi tenaga honorer. Para tenaga honorer berharap perjuangan dan masa pengabdian mereka menjadi perhatian pemerintah, sehingga lahir kepastian dan solusi terhadap status kepegawaian mereka ke depan.(EB)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *