Paraparatv.id | Jayapura | DPR Papua memberi waktu satu pekan kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku untuk mengevaluasi dan mencari solusi atas antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota dan Kabupaten Jayapura.
Desakan tersebut disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai saat memimpin rapat bersama Komisi IV DPR Papua dengan jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku di Kantor Pertamina, Kamis (30/7).
Dalam pertemuan itu, DPR Papua meminta Pertamina segera menindaklanjuti berbagai solusi yang telah dibahas, mulai dari pengaturan jam operasional hingga penguatan pengawasan di SPBU. “Kami berharap paling lambat satu minggu sudah ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, kami akan kembali datang atau langsung menyurat ke Jakarta agar dilakukan evaluasi terhadap manajemen Pertamina di Papua,” tegas Denny.
Ia menegaskan, DPR Papua datang membawa aspirasi masyarakat sehingga hasil pertemuan tersebut tidak boleh berhenti sebatas pembahasan tanpa tindak lanjut nyata.
“Pertemuan ini bukan sekadar datang, bicara, makan buah lalu pulang. Harus ada langkah konkret yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Bonai menambahkan, apabila dalam waktu satu pekan tidak ada perbaikan, DPR Papua akan menyampaikan surat resmi kepada Kementerian BUMN maupun Direksi Pertamina agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran Pertamina di Papua.
“Karena pertemuan kita hari ini, dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, jika tidak bisa dibereskan maka kami akam datang lagi ke Pertamina, tapi juga kami akan menyurat ke pusat untuk evaluasi kinerja jajaran Pertamina,” tegasnya
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, memastikan stok BBM di Papua dalam kondisi aman dan mencukupi.
Menurutnya, Fuel Terminal Jayapura merupakan salah satu terminal BBM yang selalu diprioritaskan secara nasional karena memiliki jalur distribusi yang cukup kompleks.
“Stok BBM baik di Fuel Terminal maupun di seluruh SPBU kami jaga agar tidak mengalami kekosongan. Jadi antrean yang terjadi bukan karena kelangkaan BBM,” kata Awan.
Ia menjelaskan, antrean panjang solar subsidi lebih dipengaruhi oleh penerapan pengaturan jam pengisian bagi kendaraan angkutan berat yang diberlakukan pemerintah daerah.
Berdasarkan pengaturan tersebut, pukul 07.00–09.00 WIT diprioritaskan bagi masyarakat umum yang berangkat bekerja maupun sekolah. Pengisian solar untuk truk baru dilayani pukul 09.00–12.00 WIT, sedangkan truk pengangkut material bangunan dilayani mulai pukul 17.00 WIT hingga SPBU tutup.
“Kalau kendaraan pelayanan publik seperti truk sampah tetap diperbolehkan mengisi BBM kapan saja,” beber Awan.
Menurut Awan, skema tersebut sempat berjalan efektif karena didukung pengawasan dari Pertamina, kepolisian dan Dinas Perhubungan. Namun situasi berubah setelah harga Dexlite mengalami kenaikan signifikan.
Ia menyebut kenaikan harga Dexlite dari sekitar Rp14 ribu menjadi Rp23 ribu hingga Rp26 ribu per liter menyebabkan banyak konsumen beralih menggunakan solar subsidi. “Dari data kami terjadi migrasi konsumsi sekitar 13 sampai 15 persen dari Dexlite ke solar subsidi karena disparitas harga yang cukup tinggi,” jelasnya.
Selain itu, para sopir truk juga sudah memarkir kendaraan sejak pagi, bahkan sebelum jam pelayanan solar dibuka pada pukul 09.00 WIT. Kondisi tersebut menimbulkan kesan seolah-olah terjadi kelangkaan BBM, padahal stok di SPBU tetap tersedia. “Kalaupun mereka tidak datang mengantre sejak pagi, tetap akan kebagian karena stok selalu kami jaga. Tetapi masyarakat sudah terbiasa datang lebih awal sehingga antrean terlihat sangat panjang,” katanya.
Untuk mengurangi kemacetan di pusat Kota Jayapura, Pertamina juga tengah mengkaji pemindahan pelayanan solar bagi kendaraan angkutan berat ke SPBU yang berada di kawasan pintu keluar kota, seperti SPBU Doyo dan Holtekamp.
Menurut Awan, sebagian besar truk logistik dan angkutan material memang memiliki tujuan ke arah Keerom, Sarmi maupun ruas Trans Papua sehingga pelayanan di kawasan tersebut dinilai lebih tepat.
“Kami sedang mengkaji bersama Dinas ESDM, Dinas Perhubungan serta meminta masukan DPR Papua. Harapannya, antrean truk tidak lagi menumpuk di SPBU dalam pusat kota sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Selain melakukan penataan distribusi solar, Pertamina juga terus berupaya menambah jaringan SPBU di Papua agar pelayanan kepada masyarakat semakin merata. “Kami berharap koordinasi bersama DPR Papua dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat guna menjamin kelancaran distribusi energi serta mengatasi persoalan antrean BBM yang selama ini menjadi keluhan masyarakat,” pungkasnya. (Redaksi)
