Paraparatv.id | Jayapura | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, pada Minggu (21/6). Kunjungan ini sekaligus menjadi momen pencanangan pelaksanaan Program Bedah Rumah secara serentak di seluruh wilayah Tanah Papua. Lokasi ini dipilih sebagai tempat simbolis karena merupakan kawasan perbatasan yang menjadi salah satu fokus utama percepatan pembangunan nasional.
Dalam penjelasannya, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa Program Bedah Rumah merupakan amanat langsung Presiden Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pendanaan lain yang sah.
Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mempercepat pembangunan maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Skala pelaksanaan program juga diperluas secara signifikan: dari sekitar 45 ribu unit pada tahun sebelumnya, jumlah sasaran meningkat menjadi sekitar 400 ribu unit rumah pada tahun 2026.
“Penentuan daerah penerima bantuan didasarkan pada persentase jumlah rumah tidak layak huni dan masyarakat yang belum memiliki hunian yang layak. Berdasarkan data yang ada, persentase di wilayah Tanah Papua masih tergolong tinggi, sehingga wilayah ini menjadi salah satu prioritas utama,” tegas Menteri Tito.
Ia juga merinci peningkatan alokasi untuk wilayah Papua: “Kehadiran kami di Kampung Mosso adalah bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat Papua, khususnya di kawasan perbatasan. Jika sebelumnya alokasi Bantuan Sosial Perumahan (BSPS) di angka sekitar 851 unit, kini meningkat menjadi sekitar 4.554 unit khusus untuk Provinsi Papua. Secara keseluruhan di seluruh Tanah Papua, program ini akan menyasar sebanyak 22.379 unit rumah – sebuah peningkatan yang sangat besar dan berarti.”
Pelaksanaan rehabilitasi hunian dijadwalkan dimulai serentak pada tanggal 24 Juni 2026 dan ditargetkan selesai seluruhnya pada bulan Agustus 2026. Guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, seluruh proses pengadaan bahan bangunan dilaksanakan melalui mekanisme tender terbuka. Langkah ini diharapkan dapat mencegah segala bentuk penyimpangan serta memastikan dana negara digunakan secara tepat guna.
Selain bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, program ini juga diharapkan menjadi salah satu upaya strategis dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan sehat.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, SH., MH., menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atas perhatian besar yang diberikan kepada masyarakat Kota Jayapura. Dari alokasi nasional, Kota Jayapura mendapatkan bagian sebanyak 499 unit rumah yang akan direhabilitasi. Di Kampung Mosso sendiri, ada sebanyak 36 unit yang menjadi sasaran tahap awal.
“Kami turut menyaksikan langsung proses tender terbuka kepada penyedia bahan bangunan, sehingga yang terpilih adalah penawar dengan kualitas dan harga terbaik. Bantuan ini sangat meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dana daerah dapat dialihkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya,” ujarnya.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Jayapura juga tetap melaksanakan program pembangunan rumah layak huni secara mandiri, yakni sebanyak 39 unit pada tahun 2025 dan 20 unit pada tahun berjalan. Di Kampung Mosso khususnya, pemerintah daerah juga melengkapi pembangunan dengan penyediaan sarana sanitasi, tempat mandi-cuci-kakus (MCK), serta akses air bersih yang memadai.
Program Bedah Rumah diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi kawasan permukiman kumuh atau tidak layak huni, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perbatasan terdepan di Tanah Papua. (Redaksi)
