Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah Kota Jayapura melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan bus antar jemput Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil menyusul kenaikan harga bahan bakar jenis Dexlite yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap tingginya biaya operasional, sekaligus sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Kepala Bagian Umum Setda Kota Jayapura, Andi Mappiguna, ST, menjelaskan bahwa layanan transportasi ini sejak awal disediakan pemerintah untuk mendukung kelancaran mobilitas kerja ASN, baik perjalanan dari rumah menuju kantor maupun sebaliknya. Namun, lonjakan harga bahan bakar menjadi tantangan besar dalam pemeliharaan layanan tersebut.
“Selama ini bus pemerintah menggunakan bahan bakar Dexlite. Kenaikan harga yang terjadi tentu berdampak langsung pada biaya operasional, apalagi saat ini kita juga sedang berupaya melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor pelayanan,” ujar Andi saat ditemui, Rabu (6/5).
Berdasarkan data yang dimiliki, beban biaya operasional yang ditanggung cukup besar. Untuk rute dalam kota, kebutuhan bahan bakar mencapai sekitar Rp650 ribu per hari untuk perjalanan pulang-pergi. Sementara untuk rute yang menjangkau wilayah luar kota seperti Distrik Muara Tami hingga Sentani, biayanya dapat melonjak hingga sekitar Rp950 ribu per hari.
Menyikapi hal tersebut, pihaknya akan meninjau ulang efektivitas setiap trayek yang beroperasi. Salah satu acuan utama yang digunakan adalah jumlah penumpang. Andi menegaskan, jika dalam satu kali perjalanan jumlah ASN yang menggunakan layanan tersebut kurang dari 10 orang, maka rute tersebut dinilai tidak efisien dan berpotensi dikurangi atau dihapus.
“Kami akan evaluasi rute-rute dalam beberapa minggu ke depan. Jika penumpang di bawah angka 10 orang, akan kami kaji ulang, termasuk kemungkinan pengurangan jumlah armada yang beroperasi,” tegasnya.
Sebagai bahan pertimbangan kebijakan, pihak Bagian Umum juga telah berkoordinasi dengan seluruh sopir bus untuk mendata dan mendokumentasikan jumlah penumpang di setiap perjalanan. Data riil di lapangan nantinya akan disusun menjadi laporan dan diserahkan kepada pimpinan untuk menentukan keputusan akhir.
Selain kenaikan harga BBM, pola pembayaran belanja bahan bakar yang dilakukan setiap dua minggu sekali membuat tekanan biaya terasa lebih nyata dalam jangka pendek. Dampak operasional juga dirasakan akibat kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang diterapkan setiap hari Jumat, di mana pada hari tersebut layanan antar jemput ditiadakan sepenuhnya.
Pemerintah Kota Jayapura berharap, hasil evaluasi ini dapat melahirkan kebijakan yang tepat sasaran — tetap memberikan kemudahan layanan bagi ASN, namun berjalan lebih hemat, efisien, dan berkelanjutan di tengah fluktuasi harga energi yang terjadi.(Redaksi)
