Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi Kependudukan (Adminduk) bagi petugas Adminduk di kelurahan dan rumah sakit se-Kota Jayapura. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Sip Azana, Kota Jayapura, Selasa (28/10).
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M., menegaskan pentingnya bimtek ini sebagai bagian dari peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik, sejalan dengan visi Wali Kota Jayapura.
“Ini penting karena berkaitan dengan pelayanan publik. Tujuannya mempermudah proses pelayanan. Dalam pelayanan kependudukan tidak boleh ada pungutan, semuanya gratis,” tegas Rustan Saru.
Ia menambahkan, seluruh petugas di kelurahan wajib menempel pengumuman bertuliskan
“Pelayanan Gratis, Tanpa Pungutan” di ruang pelayanan, agar masyarakat mengetahui bahwa pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
“Kita sekarang menghadapi situasi ekonomi yang melambat. Jangan lagi menambah beban masyarakat dengan pungutan yang tidak dibenarkan,” ujarnya.
Rustan juga menekankan agar petugas adminduk di rumah sakit mempercepat pendataan bayi baru lahir sehingga ibu yang keluar dari rumah sakit sudah membawa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA).
“KIA-nya sudah ada, jadi tidak perlu menunggu. Cukup komunikasi langsung antara petugas rumah sakit dan petugas Dukcapil,” jelasnya.
Rustan meminta agar setiap unit pelayanan menampilkan informasi yang jelas terkait jenis layanan, persyaratan, waktu penyelesaian, dan biaya (gratis) agar pelayanan menjadi transparan dan publik merasa aman. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi warga karena merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan, Pemkot Jayapura akan menyediakan akses Wi-Fi gratis di setiap distrik mulai tahun 2026, agar pelayanan digital semakin mudah dijangkau masyarakat hingga ke tingkat kelurahan.
Selain aspek kesejahteraan, Rustan juga menyoroti nilai budaya yang menjadi ciri khas Kota Jayapura. Menurutnya, mulai tahun 2026 seluruh petugas pelayanan publik baik di perbankan, hotel, instansi vertikal, maupun lingkungan pemerintahan didorong untuk mengenakan topi adat Papua saat bertugas.
Langkah ini, kata Rustan, bertujuan mengangkat harkat dan martabat budaya lokal sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat yang memproduksi perlengkapan adat tersebut.
“Setiap petugas Dukcapil juga harus menggunakan topi adat Papua untuk mengangkat martabat dan identitas orang Papua,” ucapnya.
Sementara itu, Kadis Dukcapil Kota Jayapura, Raymond J.W. Mandibondibo, menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan kegiatan perdana sejak diluncurkannya petugas adminduk kelurahan beberapa waktu lalu.
“Ada 25 petugas adminduk kelurahan dan 7 operator rumah sakit yang telah menandatangani kerja sama dengan Pemkot Jayapura. Tujuannya memastikan setiap ibu yang melahirkan di rumah sakit bisa langsung pulang dengan membawa dokumen kependudukan lengkap,” ujar Mandibondibo.
Ia menambahkan, bimtek ini berlangsung hingga sore hari dengan narasumber dari masing-masing kepala bidang Disdukcapil. Peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait kendala pelayanan di lapangan.
“Kami berharap kegiatan ini benar-benar membawa manfaat dan menambah pengetahuan bagi petugas di kelurahan maupun rumah sakit. Apa yang disampaikan Bapak Wakil Wali Kota akan menjadi perhatian kami untuk terus memperbaiki pelayanan,” tutupnya.(VN)
