Paraparatv.id | Sentani | – Kabupaten Jayapura, salah satu wilayah strategis di Provinsi Papua dengan 19 distrik, menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan. Fenomena “Sentani Sentris” menjadi sorotan masyarakat dan pengamat lokal, menggambarkan kecenderungan pembangunan yang terpusat di Kota Sentani dan sekitarnya, sementara distrik-distrik pinggiran seperti Kaureh, Airu, Yapsi, dan Yokari tertinggal jauh dari segi infrastruktur, pelayanan publik, hingga kualitas hidup warganya.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, selama masa kepemimpinannya yang baru beberapa bulan terakhir ini memang telah berupaya menjangkau distrik-distrik terpencil dengan mengunjungi bahkan menginap di kampung-kampung pedalaman.
Langkah ini dianggap sebagai bentuk pendekatan kultural dan keterlibatan langsung dengan masyarakat. Namun demikian, langkah simbolis tersebut belum diimbangi dengan percepatan pembangunan yang nyata di wilayah-wilayah tersebut.
Kamis, 10 Juli 2025, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Otonomi Khusus (Otsus) DPRD Kabupaten Jayapura mengungkap fakta mencolok tentang ketimpangan ini. Salah satu sorotan utama tertuju pada Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DP2KP), yang dinilai gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di distrik-distrik terpencil.
Anggota Pokja Otsus, Nelson Yohosua Ondi, menyoroti kondisi memprihatinkan di Distrik Kaureh. Meskipun wilayah ini menyumbang devisa besar bagi daerah dan negara melalui operasi perusahaan besar, masyarakat lokal, termasuk kepala suku atau ondoafi, masih tinggal di rumah tidak layak huni.
“Saya makan dan tidur di rumah ondoafi, pemilik tanah, yang masih tidur beralaskan tikar di atas tanah. Tidak ada sanitasi memadai, tidak ada perumahan layak, kenapa di Kehiran bisa dibangun beberapa unit rumah sementara di Kaureh sana tidak bisa” ungkap Nelson.
Nelson juga menyinggung pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai tidak transparan dan tidak tepat sasaran. Menurutnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di distrik-distrik terpencil sering kali “diutak-atik” di tingkat OPD.
“Ada ketimpangan yang terjadi. Dana Otsus dihitung berdasarkan jumlah kepala masyarakat asli Papua, tetapi mereka di kampung-kampung tidak merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa ketidakadilan ini memicu keinginan pemekaran di beberapa wilayah, seperti Grime Nawa dan Nawa Wirwa. “Masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan di atas tanah mereka sendiri. Ini menjadi perhatian serius,” ujar Nelson.
Ia meminta DP2KP, khususnya bidang perumahan, untuk memprioritaskan pembangunan rumah layak huni di wilayah lembah, seperti Distrik Kaureh, dengan melakukan survei langsung ke masyarakat.
Nelson juga mengkritik kecenderungan pembangunan yang hanya terfokus di Sentani dan sekitarnya. “Saya tidak mau lagi mendengar semua pembangunan hanya dilakukan di Sentani. Anggota DPR sibuk dengan pokir (pokok-pokok pikiran) di Sentani, sementara wilayah lain terabaikan,” katanya.
Ia mencontohkan usulan pembangunan rumah singgah untuk anak jalanan yang diajukan pihak gereja, yang menurutnya tidak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu melalui mekanisme pokir DPR.
“Saya menolak imbalan uang yang ditawarkan terkait usulan rumah singgah. Usulan itu murni dari pendeta untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi dan saya hanya bantu mendorong usulan itu,” tegas Nelson, menegaskan komitmennya terhadap transparansi.
Pokja Otsus mendesak pemerintah daerah, khususnya DP2KP, untuk segera mengambil kebijakan konkret guna mengatasi ketimpangan pembangunan. Nelson meminta adanya survei langsung ke masyarakat di distrik-distrik terpencil untuk memastikan kebutuhan dasar, seperti perumahan layak, dapat terpenuhi.
“Kami bisa duduk di ruangan megah ini karena masyarakat di kampung-kampung yang sedang menderita. Mereka berhak mendapatkan manfaat dari Dana Otsus,” pungkasnya.
Fenomena “Sentani Sentris” ini menjadi pengingat bahwa pembangunan inklusif dan merata masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Jayapura. Tanpa langkah nyata untuk mengatasi ketimpangan, wajah pembangunan di kabupaten ini akan terus didominasi oleh satu poros, meninggalkan wilayah lain dalam ketertinggalan.
Sementara itu, Kepala DP2KP Kabupaten Jayapura, Fredy Wally, ditemui usai pertemuan dengan sejumlah anggota DPRK Jayapura dari Poksus Otonomi Khusus menerangkan, pihaknya sudah membangun beberapa unit rumah di Distrik Kaureh. Dan menurutnya, pembangunan perumahan tersebut adalah kolaborasi banyak pihak termasuk dengan usulan beberapa OPD terkait di dalamnya.
“Terkait dengan pemerataan pembangunan, terutama di Kaureh yang minim sekali fasilitas umum, terutama rumah. Memang jumlah unit rumah yang dibangun tidak sebanyak unit yang di seputaran Sentani, dalam hal ini Kampung Kehiran. Tapi tentu semua yang dibangun itu berdasarkan hasil survei dan penerima manfaat itu ada penilaian dan indikator tersendiri, baik dari teman-teman yang melakukan survei maupun proses musrenbang, baik di tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten,” ungkapnya.
Sehingga menurutnya, jumlah unit rumah yang dibangun di setiap kampung maupun distrik itu merupakan hasil dari pemikiran semua pihak, dan melalui proses yang sudah berjalan pada umumnya, dan itu dari tahun ke tahun seperti itu.
Mengutip dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura 2025-2029, dalam tajuk Gambaran Umum pada Tabel II-62, pada tahun 2022 tercatat jumlah perumahan tidak layak huni yang tersebar di 19 distrik di Kabupaten Jayapura adalah 29.528. Angka tertinggi rumah tidak layak huni ada di Distrik Kaureh dengan jumlah 3.075, dan data ini yang akan digunakan untuk pembangunan lima tahun ke depan di Kabupaten Jayapura. (Arie)
