Mathius D. Fakhiri, mantan Kapolda Papua dan calon Gubernur Papua 2024, meninggalkan jejak gemilang selama memimpin kepolisian pada 2021–2023, ia berhasil menggabungkan ketegasan keamanan dengan inisiatif sosial yang menyentuh rakyat.
Catatan: Ari Bagus Poernomo
KUNJUNGANNYA ke Distrik Depapre pada awal dan pertengahan Mei 2025, termasuk dialog dengan warga Kampung Kendate dan pembukaan Turnamen Waiya Cup, mencerminkan visinya yang ambisius: menjadikan Papua “etalase bangsa” melalui pendidikan inklusif, kesehatan merata dan ekonomi berbasis potensi lokal, sebagaimana telah diuraikan jauh sebelum kunjungan itu terjadi dalam Sustainabilitas Membangun Papua karya Steve Rick Elson Mara.
Sebagai Kapolda Papua pada 2021–2023, Fakhiri menghadapi medan yang penuh tantangan: konflik bersenjata, ketimpangan sosial, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan pendekatan yang memadukan operasi keamanan strategis dan kemanusiaan, ia mencatatkan prestasi yang mengubah wajah kepolisian di Papua:
Stabilisasi Keamanan di Wilayah Konflik: Fakhiri memimpin operasi penangkapan jaringan penyelundup senjata untuk kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya dan Puncak, serta menekan aktivitas separatis di Puncak, Paniai, Lanny Jaya, dan Mimika. Operasi ini meredam eskalasi kekerasan, menciptakan stabilitas di wilayah yang sebelumnya rawan.
Penegakan Hukum yang Berkeadilan: Ia menangani kasus-kasus sensitif seperti mutilasi warga Papua dan pembunuhan aktivis Michelle Kurisi Doga pada 2023 dengan ketegasan dan transparansi. Responsnya membangun kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai pelindung hak asasi manusia.
Keberhasilan PON XX 2021: Fakhiri mengawal Pekan Olahraga Nasional di Papua hingga berlangsung aman, mengatasi ancaman keamanan dan kendala pandemi COVID-19. Keberhasilan ini memungkinkan Papua meraih medali emas sepak bola, menampilkan potensi daerah di panggung nasional dan memperkuat citra positif Papua.
Inisiatif Sosial yang Transformatif: Fakhiri meluncurkan program sosial berskala besar, termasuk penanaman 70.635 pohon untuk pelestarian lingkungan, distribusi 8.484 buku untuk meningkatkan literasi, pembangunan 18 sumur bor untuk akses air bersih, pembagian 8.200 paket sembako untuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim, serta pembersihan 428 rumah ibadah melalui bakti religi lintas agama. Inisiatif ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mempererat hubungan antar-komunitas.
Polisi sebagai Sahabat Rakyat: Ia mengubah paradigma kantor polisi menjadi “rumah masyarakat,” tempat warga berdialog, mengikuti pelatihan keterampilan, dan terlibat dalam kegiatan komunitas. Pendekatan ini mendekatkan polisi dengan masyarakat, mengurangi stigma institusi sebagai alat kekuasaan.
Pencapaian ini mengantarkan Fakhiri pada kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal pada 2022, menandai pengakuan atas kepemimpinannya yang visioner. “Keamanan sejati adalah ketika rakyat merasa didengar dan dihargai,” ujarnya dalam sebuah forum di Jayapura, mencerminkan filosofi yang mendasari tindakannya.
Pesisir Papua: Jendela Visi Pembangunan
Pada 13 Mei 2025, Fakhiri mengunjungi Kampung Kendate, Distrik Depapre, untuk berdialog dengan warga nelayan. Mereka menyampaikan keluh kesah yang mencerminkan tantangan struktural di Papua: biaya pendidikan yang tinggi menyebabkan anak-anak putus sekolah, hasil tangkapan ikan tuna sulit dipasarkan karena minimnya fasilitas, dan kapal-kapal usang membatasi produktivitas. “Kami ingin anak-anak kami sekolah tanpa beban, ikan kami laku, dan kapal yang layak,” kata Yakop Wayangkau, seorang warga.
Fakhiri menanggapi dengan komitmen yang jelas: menyediakan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, membangun infrastruktur pemasaran untuk nelayan, dan memodernisasi armada perikanan melalui pengembangan pelabuhan peti kemas Depapre.
“Depapre memiliki potensi luar biasa—perikanan, pelabuhan, dan wisata. Ini akan menjadi pendorong pembangunan jika dikelola dengan baik,” ujarnya. Warga Kendate mengapresiasi rekam jejaknya sebagai Kapolda. “Bapak Fakhiri telah membuktikan dengan sumur bor dan sembako untuk kami. Dia pemimpin yang menepati janji,” kata seorang warga.
Kunjungan ke komunitas pesisir juga terjadi di Kampung Nelayan Hamadi, Kota Jayapura. Dalam pertemuan yang berlangsung di musala kampung, warga menyampaikan beragam persoalan mulai dari pencemaran lingkungan hingga peredaran miras dan narkoba. Kartikasari, salah satu warga, menekankan pentingnya green economy dan blue economy yang berpihak pada lingkungan serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM. Ia berharap agar pengelolaan sampah dan hasil laut lebih diperhatikan pemerintah.
Haji Muhammad Bakri menambahkan keprihatinannya terhadap lemahnya penanganan terhadap peredaran miras dan narkoba di lingkungan tersebut, yang merusak generasi muda.
Meski beberapa warga mengaku kecewa karena tidak mendapat kesempatan bicara, seperti disampaikan Toni Aibini, mereka tetap menaruh harapan kepada MDF sebagai pemimpin masa depan yang peduli terhadap kampung pesisir. Kawasan seperti Hamadi, yang selama ini berkontribusi sebagai lumbung ikan, sering kali tertinggal dalam pembangunan.
Pada 20 Mei 2025, Fakhiri membuka Turnamen Sepak Bola Waiya Cup di Lapangan Kampung Waiya, Depapre, sebuah inisiatif Karang Taruna yang berlangsung hingga 28 Oktober 2025. Turnamen ini dirancang untuk mempersatukan kampung-kampung dan menjauhkan pemuda dari ancaman minuman keras serta narkoba. “Pemuda sehat adalah kunci masa depan Papua. Dari sini, talenta seperti di PON XX 2021 bisa muncul,” kata Fakhiri.
Ia juga mendorong ekonomi lokal melalui stan UMKM yang menjajakan makanan dan kerajinan tangan, menunjukkan bagaimana kegiatan komunitas dapat menjadi katalis pembangunan. Kunjungan ini menggarisbawahi visi Fakhiri untuk menjadikan Papua “etalase bangsa” dengan pelayanan kelas dunia di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang memanfaatkan kekayaan lokal seperti perikanan dan pariwisata di Depapre dan Hamadi.
Rencana Besar Pembangunan: Cetak Biru untuk Papua
Visi Fakhiri sebagai calon Gubernur Papua diuraikan secara mendalam dalam Sustainabilitas Membangun Papua karya Steve Rick Elson Mara, yang menekankan pembangunan berbasis rakyat dan pemanfaatan potensi lokal. Cetak biru ini mencakup empat pilar utama:
Kebijakan Afirmasi untuk Putra-Putri Papua: Fakhiri berencana memperluas rekrutmen putra-putri Papua ke dalam kepolisian dan birokrasi melalui Program Bintara Noken Polri, yang ia dukung selama menjabat Kapolda. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan representasi masyarakat asli dalam struktur pemerintahan, memastikan kebijakan mencerminkan kebutuhan lokal.
Dialog sebagai Jalan Perdamaian: Mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan konflik, seperti yang ditunjukkan dalam dialognya di Kampung Kendate dan Hamadi. Fakhiri melihat dialog sebagai cara untuk menjembatani ketegangan antara masyarakat, pemerintah, dan kelompok bersenjata, menciptakan stabilitas jangka panjang.
Pemberdayaan Generasi Muda: Melalui inisiatif seperti Waiya Cup, Fakhiri berupaya membangun generasi yang sehat, terampil, dan bebas dari pengaruh negatif seperti narkoba. Ia juga merencanakan pelatihan vokasi dan beasiswa untuk membuka peluang ekonomi bagi pemuda Papua.
Papua sebagai Episentrum Pembangunan: Fakhiri ingin menjadikan Papua sebagai pusat kemajuan Indonesia Timur dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti pelabuhan peti kemas dan perikanan di Depapre, komunitas pesisir seperti Hamadi, serta sektor pariwisata dan sumber daya alam lainnya. Ia menekankan pembangunan infrastruktur yang inklusif, seperti pasar modern untuk nelayan dan akses transportasi yang lebih baik, untuk membuka peluang ekonomi.
Untuk mewujudkan pilar ini, Fakhiri mengintegrasikan prinsip green economy dan blue economy sebagai landasan pembangunan berkelanjutan, merespons aspirasi warga seperti Kartikasari di Hamadi.
Dalam debat Pilkada Papua pada 22 Oktober 2024, Fakhiri menegaskan bahwa green economy dan blue economy menjadi sendi perekonomian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang turun dari Rp 1,3 triliun sebelum pemekaran menjadi Rp 300 miliar setelah Daerah Otonomi Baru (DOB).
Ia juga menyoroti pariwisata sebagai program utama untuk mendorong ekonomi kecil dan menengah, yang dapat membiayai pendidikan dan kesehatan di Papua.
Green economy berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk mengurangi emisi karbon, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Global Green Growth Institute, Papua dan Papua Barat memiliki potensi besar untuk green growth dengan menjaga 65–70% tutupan hutan, sebagaimana didukung oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
Inisiatif seperti Green Economic Growth Programme for Papua Provinces (GEGPP) sejak 2019 telah mendukung 12.000 warga melalui pengembangan komoditas seperti kakao, kopi, dan rumput laut, menciptakan hampir 800 lapangan kerja dengan pendekatan bottom-up.
Fakhiri berencana memperluas model ini dengan mendorong UMKM berbasis produk hutan non-kayu, seperti sago dan kerajinan, serta melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan untuk mencegah deforestasi. Seorang tokoh adat Sentani menegaskan, “Tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi warisan leluhur,” menyoroti pentingnya hukum adat dalam pembangunan berkelanjutan.
Blue economy menargetkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, seperti perikanan di Depapre dan Hamadi, untuk meningkatkan ekonomi sekaligus melindungi ekosistem kelautan. Papua, sebagai bagian dari coral triangle, menyumbang 45% hasil laut nasional, menjadikannya kunci untuk ekonomi kelautan, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fakhiri berencana memodernisasi armada perikanan, membangun pelabuhan peti kemas Depapre, dan mengembangkan pasar modern untuk meningkatkan nilai tambah hasil laut, seperti tuna.
Ia juga berkomitmen pada pengelolaan limbah perikanan untuk melindungi terumbu karang, sejalan dengan inisiatif Blue Economy Incubation Facility di Papua Nugini, yang mendukung bisnis berbasis laut dan UMKM perempuan untuk ketahanan iklim dan biodiversitas. Namun, WALHI memperingatkan bahwa blue economy dapat memicu marginalisasi nelayan lokal jika tidak melibatkan komunitas adat, seperti yang terjadi di Seychelles. Fakhiri akan memastikan keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan untuk menjaga keadilan sosial, sejalan dengan visi inklusifnya.
Visi dan misi Fakhiri dalam green dan blue economy berfokus pada tiga elemen kunci:
Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mendorong UMKM berbasis produk lokal, seperti kakao, sago, dan hasil laut, dengan pelatihan dan akses pasar untuk perempuan dan pemuda, seperti yang diungkapkan Kartika Sari di Hamadi. Fakhiri menegaskan bahwa pariwisata dan UMKM akan meningkatkan PAD untuk membiayai pendidikan dan kesehatan.
Keberlanjutan Lingkungan: Mengintegrasikan hukum adat dalam pengelolaan hutan dan laut untuk melindungi biodiversitas, sekaligus mendukung target nasional pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030.
Infrastruktur Inklusif: Mengembangkan pelabuhan, pasar modern, dan transportasi untuk meningkatkan akses ekonomi, dengan memastikan manfaatnya dirasakan oleh komunitas pesisir dan pedalaman, seperti di Depapre dan Hamadi.
“Papua harus dibangun dari hati orang Papua, dengan kekuatan kita sendiri,” ujar Fakhiri. Visi ini bukan sekadar janji kampanye, tetapi kelanjutan dari pendekatannya sebagai Kapolda di masa lalu yang mendengar rakyat, bertindak nyata, dan membangun dari bawah.
Tantangan dan Dampak Jangka Panjang
Fakhiri mendapat dukungan luas dari warga Depapre dan Hamadi, yang melihatnya sebagai pemimpin yang terbukti. “Bapak Fakhiri selalu dengar kami,” tulis seorang warganet di X pada 2024, mencerminkan kepercayaan masyarakat. Namun, tantangan besar menanti. Beberapa aktivis mempertanyakan apakah pendekatannya dapat menyelesaikan isu struktural seperti otonomi khusus, redistribusi sumber daya, atau ketimpangan ekonomi yang berakar pada kebijakan nasional. Konflik berkepanjangan di Papua juga menuntut solusi yang tidak hanya teknis, tetapi juga sensitif terhadap aspirasi masyarakat adat.
Secara jangka panjang, pendekatan Fakhiri menawarkan model kepemimpinan yang berpotensi transformatif. Program sosialnya sebagai Kapolda—dari sumur bor hingga distribusi buku—telah meningkatkan akses masyarakat ke kebutuhan dasar dan memperkuat kohesi sosial lintas komunitas.
Dialog di Kampung Kendate dan Hamadi serta dukungan untuk Waiya Cup menunjukkan komitmennya pada pembangunan yang inklusif dan berbasis komunitas. Jika diterapkan sebagai gubernur, visinya dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan membangun Papua yang lebih mandiri, meskipun keberhasilannya akan bergantung pada kemampuan menavigasi dinamika politik nasional dan lokal, serta memperoleh dukungan dari tokoh adat dan pemuda.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa fokus Fakhiri pada pemberdayaan lokal, seperti memanfaatkan potensi perikanan dan pelabuhan Depapre, serta mendengarkan suara masyarakat pesisir seperti Hamadi, dapat menjadi model untuk daerah lain di Papua.
Inisiatif green dan blue economy, yang diperkuat oleh strateginya untuk meningkatkan PAD melalui pariwisata, dapat menjadikan Papua pusat pembangunan berkelanjutan di Indonesia Timur, sejalan dengan target nasional pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030.
Namun, tantangan seperti pendanaan, koordinasi antar-instansi, dan potensi resistensi dari kelompok kepentingan harus diatasi. Pendekatannya yang menekankan dialog juga berpotensi meredakan ketegangan, tetapi memerlukan konsistensi untuk membangun kepercayaan di tengah sejarah konflik yang kompleks.
Warisan dan Harapan untuk Papua
Mathius D. Fakhiri telah menorehkan warisan gemilang sebagai Kapolda Papua, mengubah kepolisian dari institusi keamanan menjadi mitra pembangunan masyarakat. Kini, sebagai calon Gubernur Papua, ia menawarkan visi yang berakar pada pengalamannya: membangun Papua yang adil, makmur, dan disegani melalui pemberdayaan rakyat dan potensi lokal. “Papua bisa menjadi etalase bangsa, tetapi kita mulai dari kebutuhan rakyat—pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” katanya.
Dari dialog di Kampung Kendate dan Hamadi hingga sorak pemuda di Lapangan Waiya, Fakhiri menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari kedekatan dengan rakyat. Dengan rekam jejaknya yang terbukti dan visi yang jelas, ia menawarkan harapan bahwa Papua dapat melangkah dari bayang-bayang konflik menuju masa depan yang lebih cerah, di mana setiap warganya memiliki kesempatan untuk berkembang. (***)
