Paraparatv.id | Jayapura | Menanggapi pernyataan Ketua KPU Papau Pegunungan Daniel Jingga di media online seputrapapua.com beberapa lalu terkait permintaan perpanjangan waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten merupakan langkah mundur dan ini proses pembiaran yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu di tingkat provinsi terhadap penyelenggara dan Pengawas di kabupaten.
“Menurut saya ini pernyataan yang patut dipertanayakan, karena kabupaten yang belum tuntas proses pleno di tingkat kabupaten ini aksesnya sangat mudah yang mana dapat dijangkau dengan kendaraan darat tapi kenapa Ketua KPU meminta perpanjangan waktu ? sedangkan kabupaten yang aksesnya sulit saja sudah rampungkan pleno dengan aman. Ini sebuah pertanyaan kenapa KPU dan Bawaslu tidak tegas. Karena tahapan Pemilukada sudah diatur dalam PKPU. Sehingga Bawaslu harus tegas.” Kata Titus Mohi, Mantan Ketua KPU Pegubin melalui telpon selulernya kepada media ini.
Karena alasan perpanjangan tidak mendasar, dimana tidak ada kejadian luar biasa saat berlangsungnya Pemilukada, maka Titus Mohi meminta agar KPU RI dan Bawaslu RI ambilalih proses-proses Pemilu di Provinsi Papua Pegunungan, agar pelaksanaan Pemilukada dapat dirampungkan dengan baik dan aman melalui mekanisme di lembaga KPU.
“Ini akibat kurangnya supervisi dan penguatan kapasitas oleh KPU provinsi terhadap KPU kabupaten. Karena semua komisioner KPU kabupaten di wilayah Pegubin hampir sebagian besar wajah baru dan ini perlu pendampingan dan supervisi dari KPU dan Bawaslu Provinsi. Tetapi kenapa masih ada beberapa kabupaten yang belum kelar pleno di tingkat distrik dan kabupaten ? ini jadi atensi tingkatan atas. Terkesan ada pembiaran. Hal ini tidak boleh. ” Tegas mantan Ketua KPNI Yahukimo ini serius.
Hal yang tidak dapat diterima oleh akal sehat adalah kenapa banyak masalah di KPU Kabupaten Jayawijaya, padahal kabupaten Jayawijaya adalah barometer dalam suksesnya pelaksanaan Pemilukada di Papua Pegunungan.
“Pemilu di kabupaten Jayawijaya barometer bagi Papua Pegunungan. Wamena ini ibukota provinsi. Kok yang di depan mata tidak mampu diselesaikan ini bagaimana ? Ini ada proses pembiaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten. Terkesan Bawaslu tidak tegas dalam menerapkan aturan di provinsi Papua Pegunungan.” Sindir mantan kuli tinta ini serius.
Pihaknya berharap agar Bawaslu Provinsi kawal tahapan secara baik dalam rangka menghindari penggelembungan suara ataupun perubahan data perolehan dari setiap pasangan calon, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang belum rampungkan pleno.
“Untuk menjaga kondusifitas daerah, Bawaslu dengan jajaranya dapat mengawal proses rekapitulasi secara baik dan Bawaslu harus tegas. Hal ini penting dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Ini Pemilukada pertama di provinsi baru dan ini awal dari proses pembangunan melalui memilih pemimpin pertama di provinsi Papua Pegunungan dan harapan saya harus berjalan dengan baik.” Harapnya serius. (Redaksi)
