Paraparatv.id | Nabire | Pemprov Papua Tengah mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. PLN (Persero). PKS dilakukan dalam rangka mewujudkan program Papua Tengah terang yang masuk dalam program prioritas pemerintah setempat.
Adapun PKS tersebut dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu, dengan memasang jaringan listrik ke rumah-rumah masyarakat.
Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan langsung Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk dan GM PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono serta disaksikan Pj Sekda Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Papua Tengah, Frets James Boray, dan Manajer PT. PLN (Persero) UP3 Nabire, Parmonangan Andreas Sitorus, Selasa (28/5/2024).
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menerangkan ada 10 program prioritas yang ditetapkannya di Provinsi Papua Tengah salah satunya Papua Tengah Terang. Dimana dalam program Papua Tengah Terang ada 3 hal yang akan dikerjakan, yakni penyambungan baru jaringan PLN, penyambungan baru jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan subsidi pembayaran token listrik gratis.
“Khusus untuk PLN kita hari ini menggelar PKS yakni penyambungan listrik ke rumah-rumah dan subsidi token listrik gratis bagi masyarakat,” jelasnya.
Khusus token listrik gratis kepada masyarakat, lanjut Ribka Haluk, hal itu akan diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dimana hal itu merupakan termasuk program pemerintah pusat yakni pengentasan masyarakat kategori miskin dan kemiskinan ekstream.
“Ini semua bersumber dari APBD Provinsi. Harapannya kedepan melalui program ini semua daerah di Papua Tengah bisa terang, tentu ini merupakan pekerjaan besar, namun secara perlahan kami yakin kedepan rumah-rumah masyarakat bisa terang,” pungkasnya.
Ribka Haluk menegaskan dengan Papua Tengah terang dipastikan kesejahteraan masyarakat akan meningkat, sebab pemerintahan, perekonomian, UMKM, pendidikan dan aktivitas rumah tangga membutuhkan listrik.
“Saat ini listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, aktivitas apapun membutuhkan listrik, bahkan membuat masyarakat sehat diperlukan aliran listrik. Kita berharap kita bisa membuat Papua Tengah ini terang, bukan hanya di Nabire melainkan diseluruh daerah di Papua Tengah,“ tegasnya.
GM PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono mengungkapkan PKS ini merupakan hal yang pertama kali terjadi, dalam hal sinergi PLN dengan pemerintah daerah, bagaimana bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kerja sama ini ada 3 hal, pertama pembangunan jaringan, PLTS dan subsidi token gratis. Kami dari PLN selanjutnya akan melakukan inventarisir daerah dan masyarakat yang mana saja layak mendapatkan subsisi token listrik gratis,” jelasnya.
Dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) ini, lanjutnya, PLN juga akan memperbesar jaringannya, yang tadinya hanya 2 unit pengelolanya saat ini sudah ada 6 unit. Kini disetiap provinsi yang baru sudah ada yang mengelola listrik pedesaan sendiri.
“Kini yang mengelola listrik pedesaan di Papua Tengah sudah ada, sehingga kami menjadi lebih fokus lagi untuk melistrikin seluruh masyarakat yang ada di Papua Tengah ini,” pungkasnya.
Ia menambahkan untuk sistem kelistrikan khusus di Nabire, saat ini sudah lebih dengan daya mampu 40 MW, dengan beban puncaknya 25 MW dan masih ada 15 MW cadangan. Sedangkan kebutuhan untuk pusat perkantoran 5 MW, sehingga masih ada 10 MW cadangan.
“Cadangkan ini akan kita gunakan untuk melihat perkembangan kebutuhan masyarakat di Nabire selanjutnya pasca DOB. Khusus untuk perkantoran kedepan, kami akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kali Bumi, sehingga listrik pusat pemerintahan akan bersumber dari green energi. Jadi pusat pemerintahan yang akan bersumber dari green energi ini yang akan pertama kali terjadi,” tutupnya.(YE)
