Paraparatv.id | Jayapura | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Jayapura melakukan sidang Pembukaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Masa Persidangan II Tahun 2024 Dengan Agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Jayapura Tahun Anggaran 2023, Jumat ( 26/4/2024) di ruang sidang DPRD kota Jayapura.
Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jayapura Joni Y.Betaubun mengatakan Klasifikasi komponen materi dalam laporan LKPJ agar senantiasa terdiri atas beberapa aspek yaitu aspek pelayanan dasar, aspek urusan wajib aspek urusan pilihan, dan aspek urusan otonomi daerah, serta aspek otonomi khusus maupun aspek pemerintahan umum.
” Dalam mengukur capaian indikator kinerja pada urusan-urusan tersebut di atas kiranya dalam dokumen perencanaan program dan kegiatan diharapkan agar ditetapkan indikator yang jelas dan terinci untuk memudahkan pengukuran input,output, dan outcamenya.”
Pungkasnya.
Ia mengatakan Khusus terhadap program dan kegiatan tentang pelayanan dasar seperti pendidikan kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkualitas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan pelayanan sosial, agar dalam perencanaan program dan kegiatan ditetapkan indikator dasar sehingga bisa mengukur pencapaian yang konkrit pada layanan dasar tersebut.
pada sidang LKPJ Walikota Jayapura atau anggaran 2023 ini diharapkan agar benar-benar memberikan bobot yang bisa dipertanggungjawabkan kepada dewan sebagai representasi rakyat.
” kami mengharapkan kepada alat-alat kelengkapan dewan baik fraksi-fraksi dan komisi-komisi dewan melalui alat-alat kelengkapan dewan yang akan dibentuk secara khusus yaitu panitia kerja DPRD kota Jayapura yang bertugas untuk mengkaji membedah dan sekaligus memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Jayapura Tahun anggaran 2023 ini,” katanya
Sementara itu Penjabat Sekda kota Jayapura Robby Kepas Awi mengatakan Penyusunan laporan keterangan dan pertanggungjawaban pemerintah kota Jayapura Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan amanat peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.” dan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.”
Ia mengatakan Dalam pelaksanaan pembangunan di kota Jayapura sepanjang tahun 2023 pemerintah kota Jayapura tetap memprioritaskan 5 program yang merupakan arah kebijakan pembangunan yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang ekonomi kerakyatan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
” Kemudian pada laporan kedua LKPJ Walikota Jayapura memuat antara lain yakni perubahan penjabaran APBD tahun 2023 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah serta pengelolaan belanja daerah.” Pungkasnya
Penjabat sekda kota Jayapura mengatakan pengelolaan pendapatan daerah untuk mewujudkan penerimaan daerah yang dinamis guna mendukung pembangunan Kota Jayapura,maka kebijakan umum yang diambil adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD dan mobilisasi sumber-sumber PAD.
Dikatakan Target dan realisasi pendapatan Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.545.216.870.712, 00 dan terealisasi sebesar Rp 1.540. 852.190.280, 52 atau 99,72%.”
Realisasi pendapatan tahun 2023 terjadi peningkatan besar Rp.94.910.296.831,92 atau 6, 56 %.” Pungkasnya
Sementara itu dikatakan Pada Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja daerah mencapai Rp.1.599.224.840.510,89 atau 93,95 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.702.190.574.998,70.” Realisasi belanja daerah Tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.229.602.489.725,73 atau 16,76 % dari jumlah yang direalisasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.369.622.350.785,73.” Pungkasnya
Pada kesempatan ini, Robby Kepas Awi juga menyampaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama tahun anggaran 2023 pemerintah kota Jayapura berhasil meningkatkan capaian indikator makro meliputi, meningkatnya IPM dari 80,60% di Tahun 2022 meningkat menjadi 81,51% di tahun 2023, Menurunnya Angka kemiskinan dari 11,12% di Tahun 2022 menurun menjadi 10,5% di tahun 2023, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 3,87% di Tahun 2022 meningkat menjadi 4,53% di tahun 2023 dan meningkatnya pendapatan perkapita dari rp15.189.000 di Tahun 2022 meningkat 15.272.000 di tahun 2023.
” selain berhasil meningkatkan capaian indikator makro pemerintah kota Jayapura tahun 2003 mendapat penghargaan sebanyak 21 dari pemerintah pusat pemerintah provinsi dan lembaga lainnya, “keberhasilan itu semua tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama DPRD serta masyarakat Kota Jayapura,”Tuturnya ( ER)
