Paraparatv.id | Sentani | Ketua Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura, Menase Bernard Taime mendesak agar Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo untuk segera menyurati Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Irtama-BNPB).
Permintaan ini disampaikan karena menurutnya banyak tipu muslihat yang terjadi dalam penggunaan dana bantuan Banjir Bandang Sentani 2019 yang diberikan oleh BNPB.
Diungkapnya, dana hibah BNPB untuk seluruh korban Banjir Bandang Sentani 16 Maret 2019 itu adalah senilai, Rp. 275 Miliar.
Dana bantuan tersebut dihibahkan BNPB kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura untuk rekonstruksi dan rekondisi semua kerusakan akibat bencana yang terjadi, bukan untuk diproyekan ataupun dipihakketigakan.
Namun, empat tahun pasca bencana tersebut tidak nampak apa saja yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dalam hal melakukan rekonstruksi dan Rehabilitasi.
Bahkan menurut Menase disinyalir kuat telah terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan juga korban yang terdampak akibat bencana tersebut.
“Dari dana Bencana 275 Milyar, ada sekian puluh milyar yang dialokasikan untuk dibangun rumah ataupun direhab sesuai dengan tingkat kerusakan berdasarkan SK Bupati, melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas)” kata Menase dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Redaksi Paraparatv.id, Rabu (18/10).
Tapi pada kenyataan di lapangan, Pemda Kabupaten Jayapura tidak mengindahkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi Perumahan Rumah Bencana melainkan dipihakketigakan bersama Forum Pengusaha atau Kontraktor Asli Papua.
Dimana menurutnya, hal itu bertentangan dengan aturan petunjuk pelaksanaan.
“Kami dari FPK sudah melalukan Demo Sebanyak 8 Kali dan juga kami turun melalukan survei ke semua kampung yang terdampak ternyata kami temukan banyak kejanggalan-kejanggalan, dimana Pekerjaan yang dipihakketigakan melalui Kontraktor Asli Papua yang nakal itu banyak yang tidak dikerjakan tetapi sudah bisa menagih selesainya pekerjaan 100 persen” tuturnya.
“Bahkan ada juga pembangunan taluk-taluk di tempat yang tidak terkena bencana, kami duga kuat banyak manipulasi dan tipu muslihat dalam pengunaan Dana 275 Milyar” tambahnya
“Untuk itu, besar harapan kami bahwa, Inspektorat BNBP Pusat dapat turun secepatnya dan kami FPK Akan mengawal proses pengauditan tersebut dan juga kami akan memberikan data-data pendukung yang valid” tutup pria yang akrab di sapa MBT ini. (Arie)
