Paraparatv.id |Sentani| Terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan Dokter spesialis dan Sub Spesialis dari 3 rumah sakit yang ada di Kota Jayapura, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Papua angkat suara.
Ketua IDI Wilayah Papua, dr. Donal Willem Aronggear ketika dimintai keterangannya melalui sambungan telepon mengungkapkan bahwa apa yang menjadi tuntutan dari para dokter tersebut adalah hal yang wajar.
Menurutnya tidak semua orang bisa datang untuk mengabdi di Papua. dr. Donal pun mengatakan bahwa hanya orang-orang yang memang asli Papua dan orang yang merasa terpanggil saja yang bisa mengabdi di Papua.
“Kalau dulu kan ada Inpres, PTT dan lain-lain. Tapi kalau sekarang inikan karena ada niat yang tulus saja sehingga seseorang mau mengabdi di Papua. Apalagi mereka (para dokter) sudah melanjutkan sekolah dan kembali untuk melanjutkan ‘panggilan’ untuk bekerja di Papua” tuturnya saat dihubungi paraparatv.id, Selasa (29/08).
“Soal hal dan kewajiban pasti akan selalu terikat. Ketika mereka sudah melaksanakan tugas maka ada suatu hal yang harus mereka terima. Dokter itu juga sebagai masyarakat yang harus terpenuhi kebutuhannya. Apalagi kalau melihat di daerah lain seperti Jakarta, Jogja dan daerah lainnya para dokter dispesialkan kenapa di Papua tidak bisa” tambahnya.
dr. Donal kembali menuturkan, tuntutan yang diajukan oleh para dokter dari RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan Rumah Sakit Jiwa adalah hal yang wajar.
Karena semua yang dikerjakan oleh parah dokter baik itu dokter spesialis maupun sub spesialis ini untuk masyarakat.
“Mereka juga ingin merasakan kenyamanan dalam bekerja, bagaimana mungkin seseorang mau mengabdi lama di suatu daerah kalau orang itu tidak merasa nyaman. Saya lihat dari aksi kemarin itu adalah tanggungjawab dari pemerintah Provinsi (Papua) dan saya pikir sebenarnya itu tidak terlalu susah untuk dikomunikasikan antara pemilik rumah sakit sebagai infrastruktur dengan sumber daya manusianya” katanya.
dr. Donal juga mengatakan jikalau para dokter tersebut sudah merasa tidak nyaman bekerja di sebuah rumah sakit dan ingin pindah maka yang rugi adalah masyarakat.
Dirinya juga percaya bahwa sebenarnya aksi yang dilakukan oleh para dokter kemarin itu tidak ingin dilakukan tetapi karena para dokter ini juga manusia sehingga mereka terpaksa melakukannya untuk meluapkan emosinya sebagai masyarakat.
Lebih lanjut dikatakannya, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para dokter kemarin perlu diselesaikan sesegera mungkin oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
“Saya melihat bukan dari sisi demonya tetap lebih ke apa terbaik untuk Papua dan seluruh masyarakatnya” ucapnya.
Disinggung mengenai tuntutan dari para Dokter yang meminta agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dibayarkan sesuai dengan Permenkes, dr. Donal mengatakan bahwa secara aturan memang hal itu sudah diatur.
Tetapi kata dia, jika tidak bisa dibayar sesuai dengan aturan yang tertera dalam Permenkes dirinya berharap sekirany Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dari Dana Otonomi Khusus untuk menanggulangi hal tersebut.
“Saya ambil contoh, jika dokter A dan dokter B di Jakarta gaji dan TPP nya sama pasti mereka akan berpikir ngapain saya ke Papua. Seharusnya pemerintah bisa berpikir juga soal yang saya sebutkan tadi salary yang diterima oleh dokter. Kalau mereka terima sesuai dengan apa yang mereka inginkan pastinya mereka akan merasa nyaman untuk bekerja dan mengabdi di Papua” tukasnya.
“Jadi ini perlu didiskusikan lagi oleh para dokter dan pemerintah. Karena ini bukan untuk para dokter saja, tetap untuk seluruh masyarakat Papua pada umumnya” tutup dr. Donal. (Arie)
