Paraparatv.id | Sentani | Terkait dengan aksi demo yang dilaksanakan oleh sejumlah guru di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (17/07), Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jayapura, Andres R. Swewali mengaku tidak mengetahui akan adanya aksi tersebut.
Andres yang ditemui di Sekretariat PGRI Kabupaten Jayapura usai aksi demonstrasi yang dilakukan siang tadi mengaku sebelumnya memang ada informasi terkait aksi yang akan dilakukan itu.
“Sehari sebelumnya dalam WA grup sudah beredar akan adanya aksi tersebut. Tapi kita sebagai organisasi profesi sudah mencoba untuk mengajak para guru ini untuk berdiskusi terlebih dahulu terkait dengan apa saja yang akan menjadi tuntutan dari aksi yang akan dilakukan itu. Tapi rupanya ajakan kami tidak diindahkan oleh para guru ini sehingga mereka langsung turun tanpa berkoordinasi dengan kami selaku organisasi yang memayungi para guru di Kabupaten ini” kata Andres.
Dia juga menuturkan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah guru itu adalah untuk menuntut ULP yang belum terbayarkan selama tujuh bulan terakhir.
Kata dia hal itu tidaklah benar, seharusnya kata Andres yang harusnya dituntut adalah ULP selama 3 bulan sejak Januari – Maret.
“Harusnya 3 bulan terhitung sejak Januari, Februari dan Maret. Karena 3 bulan itu laporannya sudah ada di Dinas Pendidikan. Sementara April hingga Juli ini laporannya belum masuk ke Dinas Pendidikan” ungkapnya.
Andres juga mempertanyakan apakah para guru yang melakukan aksi ini selalu berada di tempat tugas atau tidak.
“Jika iya, sah saja kalian menuntut hak. Tapi kalau tidak selalu hadir untuk melaksanakan tugas lalu ikut aksi ini bisa dibuktikan dengan daftar hadir” tambahnya.
Disinggung soal ancaman yang dilayangkan oleh PGRI Kabupaten Jayapura kepada para guru yang akan melakukan aksi demonstrasi itu, Andres mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan ancaman sanksi kepada para guru yang akan melakukan aksi tersebut.
“Tidak benar, kita tidak pernah mengancam akan memberikan sanksi kepada para guru. Yang benar adalah saat informasi para guru akan melakukan aksi demonstrasi kami menyampaikan akan mencatat nama guru-guru yang akan melakukan aksi” tuturnya.
“Maksud dan tujuan dari kami akan mencatat nama ini supaya kami PGRI selaku organisasi profesional para guru bisa berkoordinasi terlebih dahulu terkait dengan apa saja yang menjadi tuntutan dari para guru. Bukan kita mengancam akan memberi sanksi” tambah Andres.
Dia juga menuturkan bagaimana mungkin PGRI yang merupakan payung bagi para guru mengancam akan memberikan sanksi kepada guru. “PGRI adalah guru dan guru adalah PGRI. Guru dan PGRI adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan” ucapnya.
Andres juga meminta kepada para guru sekiranya jika ada masalah terkait kesejahteraan tidak perlu melakukan aksi demonstrasi seperti itu lagi.
“Gunakanlah cara yang elegan dan bermartabat. Bagaimana bisa kita para guru yang dijadikan teladan bagi para murid melakukan aksi-aksi turun ke jalan. Ini sama saja kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama. Dan bisa saja mereka (para murid) juga akan melakukan hal yang sama ketika mereka tidak merasa puas akan sesuatu”
“Oleh sebab itu, saya berharap kedepan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Jika ada masalah mari datang ke sekretariat. Kita bahas dan bersama kita carikan solusinya bersama” tutup Andres. (Arie)
