Paraparatv.id ǀ Sentani ǀ Menyikapi situasi dan pro kontra penetapan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura yang telah menjadi polemik dalam beberapa hari terakhir, Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura menyatakan mendukung penuh keputusan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI.
Pernyataan tegas ini disampaikan FPK Kabupaten Jayapura dalam keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Kota Sentani, Kamis (15/12).
“Pertemuan ini untuk menegaskan, kami Forum Peduli Kemanusiaan Kabupaten Jayapura dalam hal ini tidak ikut berkomentar seputar penunjukkan Penjabat (PJ) Bupati, karena yang punya wewenang adalah Pemerintah Pusat, yang kami ingin bicara adalah sejumlah persoalan dalam lima tahun periode kedua bapa Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro yang diabaikan itu harus diperhatikan oleh Pj yang akan ditugaskan di Kabupaten Jayapura,” kata Sekretaris FPK Kabupaten Jayapura Jhon Maurits Suebu, Kamis (15/12) sore.
John menyebutkan, beberapa catatan FPK terkait persoalan di Kabupaten Jayapura yang diabaikan, antara lain Pertanggungjawaban penanganan Bencana Banjir Bandang 2019; Penanganan Covid-19 yang memotong gaji ASN dan kepala kampung untuk penanganan covid tapi tidak pernah dipublikasi; Usai perhelatan PON dan Peparnas masih ada pesoalan venue, jalan alternatif bahkan hak-hak relawan ada yang belum terbayar; Porkab II juga meninggalkan masalah, banyak atlit, ofisial dan cabor-cabor yang meninggalkan hutang belum juga dibereskan; dan, Pelaksanaan Kongres AMAN (KMAN) karena ada pemotongan dana kampung antara 10-20 juta.
Selain itu, kata John, ada festival abal-abal yang dilakukan di luar agenda resmi KMAN, ini terlepas dari tugas fungsi OPD karena langsung berhubungan dengan masyarakat adat sehingga dibutuhkan kepastian dan jaminan.
FPK juga menyoroti berbagai pihak, baik masyarakat adat, tokoh pemuda dan OKP-OKP yang memberikan pernyataan pers dengan bahasan yang sama, karena itu forum melakukan sebuah upaya untuk menetralisir agar jangan terjadi konflik di tengah masyarakat.
“Kami akan terus ada melakukan pengawasan, hal lain juga kami lihat DPR tidak melakukan fungsinya dengan jelas. Kalau DPR menuntut apa yang diusulkan terkait Pj, tapi kalau tugas lain tidak dilakukan ini juga dipertanyakan,” tegasnya.
Ia mencontohkan Dana Hibah Rp275 miliar untuk bantuan kemanusiaan banjir bandang, kami mendesak dibuatkan pansus tapi sampai saat ini pun tidak pernah dipublikasikan hasil kinerja Dewan selama ini.
Sementara, Ketua FPK Kabupaten Jayapura Menase Bernard Taime menambahkan jika FPK hanya berbicara terkait masalah kemanusiaan dan tidak terkait politik, termasuk soal penunjukan Pj Bupati Jayapura oleh Pemerintah Pusat.
“Yang kami mau nanti Pj yang ditunjuk bisa melihat hal-hal yang telah disampaikan Sekretaris FPK agar diselesaikan secepatnya, agar tidak menimbulkan opini liar seperti pernyataan menaikkan Bintang Kejora karena merasa kecewa dengan pemerintah, Jadi prinsipnya kita dukung Pj yang akan turun untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum tuntas di kabupaten ini,” ucapnya.
Menase berharap Pj Bupati bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini, untuk menghindari terjadinya konflik karena hal-hal yang sudah dibicarakan sejak tahun lalu tapi tidak diperhatikan oleh Pj yang akan menjalani pemerintahan di Kabupaten Jayapura sampai tahun 2024 mendatang.
Tidak hanya itu, FPK juga menyampaikan Pj Bupati harus mampu menjawab semua persoalan birokrasi di Gunung Merah Sentani, dimana banyak anak asli Sentani yang belum mendapat jabatan pada OPD yang ada.
Dengan kewenangan yang dimilki seorang Pj Bupati, harapannya PJ Bupati bisa mendengar aspirasi ini untuk lebih memberdayakan potensi anak asli Sentani.
Mengakhiri keterangan pers ini, FPK Kabupaten Jayapura menyampaikan terima kasih kepada media, pihak keamanan dan seluruh elemen masyarakat yang sudah bersama-sama menjaga kabupaten ini tetap aman dan tertib.
“Dengan situasi yang aman akan sangat mendukung proses-proses pembangunan di Bumi Kenambai Umbai yang kita cintai bersama,” pungkas JMS dan MBT kompak. (RZR)
