Paraparatv.id | Jayapura | Wali Kota Jayapura Dr. Frans Pekey, M.Si secara tegas menyatakan realisasi tepat sasaran dan berkualitas menjadi aspek penting dalam menyerap perubahan anggaran. Nilai perubahan APBD tahun 2022 naik jadi 10,72 persen.
Perubahan anggaran pendapatan dan belanja ini menyasar ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Jayapura berdasarkan program kerja dan ruang lingkup sesuai ketentuan yang berlaku.
Frans mengaku perubahan nilai anggaran tahun ini, naik pesat dari tahun-tahun anggaran sebelumnya.
“Perubahan (APBD) tahun 2022 ini baru mencapai satu setengah triliun, setahu saya ya baru sekarang ini,” kata Frans membeberkan dalam sambutannya. Selasa, (11/10).
Tambah Frans, meski nilai anggaran belanja dapat naik setiap tahun perlu juga antisipasi faktor internal dan eksternal yang berdampak minus terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi.
Di hadapan para pimpinan OPD tingkat kota, Penjabat Wali Kota Jayapura itu mengaku bahwa penyerapan anggaran guna mendukung program kerja sepanjang tahun 2022 masih rendah.
Oleh sebab itu, Frans mengimbau, sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) tahun ini dapat dikebut agar pembahasan APBD Induk tahun 2023 rampung secara paripurna.
“DPR (daerah Kota Jayapura) sudah menetapkan jadwal untuk bahas APBD tahun 2023. Minggu kedua tanggal 14 November sudah sidang,” kata Frans mewanti-wanti.
Pasalnya, menurut Frans, bila masih terdapat program kerja dari beberapa OPD yang belum rampung, tentu nilai APBD Induk tahun 2023 akan terkoreksi. Bahkan Ia dengan bijak mengimbau agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari.
Bersamaan dengan pernyataan Wali Kota Jayapura. Dessy Wanggai menjelaskan lebih dalam terkait implementasi perubahan anggaran tersebut.
“Untuk APBD perubahan ini kami naik 10.72 persen atau sebesar Rp. 161.359.635.628,” ungkap Dessy.
“Ada beberapa program yang juga merujuk dari program nasional. Seperti diketahui saat ini sedang terjadi inflasi hampir di semua daerah. Karenanya, melalui peraturan menteri keuangan nomor 134 tahun 2022 tentang pengendalian inflasi termuat beberapa program sehingga itu kita akomodir dalam APBD perubahan ini,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura itu.
Dessy lalu menyebut sejumlah kegiatan di tahun sebelumnya yang wajib terbayarkan lewat DPPA tahun 2022.
“Ada beberapa kegiatan di tahun anggaran sebelumnya yang tidak dapat dibayarkan sehingga harus kami bayar di APBD perubahan yaitu dana DAK. Kemudian ada usulan-usulan masyarakat yang diprioritaskan sesuai dengan hasil dari rencana kerja masing-masing OPD,” ringkas Dessy.
Maksud dari pengendalian inflasi di Kota Jayapura, Dessy menjabarkan empat komponen sesuai arahan Presiden yaitu penciptaan lapangan kerja dengan menjalankan program padat karya terhadap masyarakat. Kemudian, tambah Dessy, yaitu subsidi BBM dan bantuan sosial. Serta Ia memungkasi penjelasannya tentang pengendalian inflasi yakni perlindungan tenaga kerja.
Pimpinan tinggi eksekutif dan legislatif terlibat dalam momen penyerahan DPPA kepada beberapa pimpinan OPD secara simbolis. Acara penyerahan DPPA tahun 2022 terlaksana di gedung aula Sian Soor Kantor Pemerintah Kota Jayapura. Selasa, (11/10). (AY/JT)
