Paraparatv.id | Sentani | Tingkatkan mutu pelaku pengadaan barang dan jasa (PPBJ) Setda kabupaten Jayapura laksanakan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I dan Pendampingan Probity Audit.
Asisten II Bidang Perekonomian Setda kabupaten Jayapura menyampaikan sambutan Bupati Jayapura pada pembukaan pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah atau dpjp level 1 dan audit probity Tahun 2022.
Dikatakannya, seiring dengan adanya perubahan regulasi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu dengan diberlakukannya Perpres 12 tahun 2021, maka para pelaku pengadaan dituntut untuk mengikuti irama perkembangan tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif,transparan, terbuka,bersaing adil dan akuntabel . “Peran aparat pengawas internal pemerintah atau inspektorat dalam mitigasi risiko dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui probity advice maupun profesi audit dapat dimulai dari proses perencanaan penganggaran probity, audit pengadaan barang dan jasa akan menjadi optimal dan berjalan baik Kalau ada peran aktif serta kerjasama para pihak, terutama pejabat penandatanganan kontrak pada perangkat daerah dan unit kerja pengadaan barang jasa,” ujarnya di aula lantai II kantor Bupati Jayapura,senin (11/7)
Dikatakannya Dengan kerjasama semua pihak diperoleh output sesuai kebutuhan yaitu tepat waktu tepat mutu serta tepat sasaran dalam peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa level 1 ini mulai berlaku Januari 22 dan barang dan jasa level 1 terdiri dari 3 unit kompetensi
yaitu kompetensi pengantar manajemen rantai pasok atau supply chain management,kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah dan kompetensi teknis pengadaan barang jasa level 1 yang terdiri dari 4 sub unit kompetensi.
kegiatan pelatihan dan settifikasi akan dilaksanakan secara tatap muka dan online kepada para peserta pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah atau ppjp level 1 dan audit provinsi tahun 2002.(FB)
