Paraparatv.id |Sentani| Dewasa ini pemerintah pusat hingga daerah terus-terusan menggaungkan untuk seluruh masyarakat agar dapat memiliki kartu jamiman sosial.
Namun hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Jayapura, Papua. Dimana ketika seluruh masyarakat diminta untuk memiliki jaminan sosial, pemerintah sendiri seakan acuh akan hal tersebut.
Hal ini bisa dibuktikan dengan ada 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah tersebut yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Demikian hal itu diungkapkan Sekda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi saat dikonfirmasi wartawan seusai membuka kegiatan rapat optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan, yang berlangsung di Hotel Grend Alison Sentani. Rabu (6/7) siang.
“Dari 34 OPD sudah terdaftar 14 OPD dan yang belum ada 20 OPD. Oleh karena itu kami harap melalui kegiatanini bisa mendorong 20 OPD ini untuk bisa terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Hana Hikoyabi.
Lebih lanjut Sekda Hana menjelaskan, banyak manfaat yang nanti diperoleh pegawai yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian.
“Terdaftar dalam BPJS merupakan hal yang sangat baik sekali, karena ada jaminan hidup yang baik bagi honorer dan ASN, sehingga kami sudah buat edara untuk OPD wajib terdaftar BPJS. Oleh sebab itu kami harap bisa ada peningkatan,” paparnya.(ty/ai)