Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah Pusat menargetkan prevalensi angka stunting nasional turun hingga 14 persen pada tahun 2024.
Untuk mencapai target tersebut, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tahun 2022 guna percepatan penanganan stunting yang saat ini masih ada di angka 29,05 persen di Bumi Cenderawasih.
Pelaksanaan Rakerda tahun ini diharapkan terciptanya kolaborasi dan komitmen, utamanya pemerintah daerah dan sejumlah lembaga terkait dapat menunjukkan aksi nyata di lapangan melalui konvergensi lintas sektor.
“Kita semua berkolaborasi untuk penanganan stunting di Provinsi Papua, sehingga target dari Bapak Presiden bahwa di tahun 2024 angka prevalensi stunting di Indonesia harus turun menjadi 14 persen,” Kata Nerius Auparay saat menyampaikan laporan dan sambutannya pada kegiatan Rakerda yang mengambil tema “Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting melalui Sektor Optimalisasi Sumber Daya dan Konvergensi Lintas Sektor” di Kota Jayapura. Rabu (30/3/2021).
Menurut Kepala perwakilan BKKBN Papua itu, prevalensi angka stunting di Papua belum dapat mencapai target nasional, “Hitung-hitungan saya, kita di Papua mungkin tidak bisa sampai 14 persen, karena angkanya masih tinggi, itu pun bila kita berkolaborasi dan kerja keras sepanjang dua tahun ke depan paling tidak kita dapat mencapai angka 16 persen.” Ujarnya seraya berharap.
Sementara itu, BKKBN Papua juga telah berpartisipasi melaksanakan program nasional yaitu pendataan keluarga (PK.21) serentak yang dimulai sejak awal April hingga akhir Mei tahun 2021.
Tercatat dalam sensus PK.21, di Papua ada sebanyak 485.061 keluarga atau 61,23 persen dari target keluarga yang terdata dengan cakupan individu, keluarga, umur, perkawinan, jumlah anak, kesertaan ber-KB, kondisi rumah, serta data keluarga resiko stunting.
“Data tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran program berupa data keluarga by name by address,” ungkap Auparay.
Tiga kabupaten, dilanjutkan Auparay, memperoleh bantuan pembangunan 800 unit rumah layak huni usai pelaksanaan PK.21, “perlu kami laporkan bahwa lewat data keluarga ini kita di Provinsi Papua, ada tiga kabupaten mendapat rumah layak huni sejumlah kurang lebih 800 unit yang akan dibangun di Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai.” Bebernya.
Kepala BKKBN Pusat melalui Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc., Dip.Com mengawali sambutannya mengatakan bahwa program Bangga Kencana dan stunting merupakan satu program yang dijalankan secara bersama.
“Kita jangan sampai menjadikan stunting ini menjadi beban baru atau beban tambahan. Karena seluruh indikator yang ada itu sebetulnya saling mendukung. Bisa jadi kenapa di suatu daerah itu stunting masih tinggi, ini diakibatkan karena program Bangga Kencana kita masih belum efektif.” Terangnya kepada 200 hadirin yang mengikuti Rakerda melalui daring maupun luring yang berlangsung di Hotel Horison Padang Bulan Abepura.
Dijelaskan Listyawardani, rakerda ini juga sekaligus menjadi momentum peningkatan kinerja program Bangga Kencana. Di samping itu, strategi percepatan penurunan stunting perlu memperhatikan lima pilar penting yang saling berkaitan satu sama lain.
Listya memaparkan lima pilar penentu diantaranya yaitu komitmen bersama yang dimulai dari tingkat kementerian lembaga, pemerintah daerah, hingga tingkat pemerintah desa. Berikutnya yaitu upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi komunikasi perubahan perilaku. Kemudian, upaya konvergensi yang melingkupi intervensi spesifik dan sensitif. Ketahanan pangan dari tingkat individu, keluarga hingga masyarakat serta kebaharuan data, riset dan inovasi.
Dalam rakerda ini juga, Kepala BKKBN Pusat diwakili Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN mengimbau seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah keluarga berencana (OPD KB) di lingkungan pemerintahan provinsi Papua maupun mitra kerja BKKBN untuk berkomitmen bersama guna percepatan penurunan stunting dengan sasaran prioritas yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak bawah dua tahun (baduta) dan bawah lima tahun (balita) serta keluarga resiko stunting.
Usai pelaksanaan Rakerda, Perwakilan BKKBN Papua melibatkan peran Tim Penggerak PKK tingkat provinsi, kabupaten/kota yang selanjutnya akan dikukuhkan sebagai Duta Cegah Stunting. Agenda tersebut sedianya dilaksanakan pada Kamis (31/3/2022) bertempat di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Provinsi Papua. (AY)
