Pentingkah Pemekaran Papua Saat Ini?

Ilustrasi Peta Pemekaran Papua, bagian 2. (ITH)
banner 120x600

Paraparatv.id | Jayapura | Pada ulasan sebelumnya, akademisi Rafael mengakui orang lokal setempat di Papua berada dalam posisi perbudakan karena tak memiliki alat produksi,  ditambah lemah dalam skil teknologi tinggi, tak mendapatkan pembagian hasil pengelolaan alam sesuai haknya dan hidup dalam stigma pemberontak. bagian 2

Lalu bagaimana mempersiapkan masyarakat lokal? kata Rafael selaku ilmuan politik anggaran menyarankan wilayah-wilayah yang akan dimekarkan untuk kondisi sekarang, sebenarnya secara politik anggaran belum siap. Untuk itu, menurutnya, buatlah perencaan dan penganggaran bagi orang asli setempat untuk membangun kapitalisme lokalnya.

“Kapitalisme lokal yang saya maksud siapkan mereka (Orang Lokal) untuk menjadi pemilik alat-alat produksi, pemilik saham, pemilik hak atas sumber saya alam dan mencabut mereka dari stigma buruk dengan menjamin kesetaraan hak-hak etnis,” kata Rafael, Rabu (9/2/2022).

Hal-hal ini, masih kata Rafael, perlu diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan daerah dan membuat rencana induk pengembangan, siapkan standar pelayanan, menjamin pencapaian kualitas sumber daya manusia (SDM) yang handal serta membentuk kelembagaan penyelenggara sebagai dasar mewujudkan kemerdekaan orang lokal setempat pada daerahnya.

“Pemikiran ini, untuk merubah paradigma budaya barter dalam sistem ekonomi tradisional yang sudah tak lazim, karena masih digunakan sebagai konsep negara kesejahteraan sosial seperti beras raskin, bansos dan lain-lain,” ujarnya.

Konsep Negara kesejahteraan sosial cenderung dijadikan alat korupsi, lanjutnya, sehingga bukan memberikan kesehateraan pada rakyat tetapi pada elit yang salah mengunakan kekuasaannya. Hal itu terjadi, kata Rafael, karena salah memahami  budaya barter dalam sistem ekonomi tradisional dan kesalahan lain yaitu penyebaran paradigma kesejahteraan dari pemerkaran daerah dengan modal keterbelakangan.

“Misalkan dengan pemekaran daerah maka Orang Asli akan sejahtera dari perluasan struktur dan jabatan serta peyebaran usaha lainnya. Hal ini, bukti penciptaan kesejahteraan elit dan pemodal,” dikatakan Rafael.

Keputusan untuk membentuk DOB Papua berasal dari aspirasi yang berkembang di masyarakat, diawali dengan kedatangan 61 orang Papua yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada September 2019 lalu. (ITH) bersambung ke bagian 3

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *