Paraparatv.id | Jayapura | Kementrian Kesehatan menilai Pemerintah Keerom terlambat dalam pengusulan Alat kesehatan (alkes) dan Peralatan Mebel bagi Operasional Kesehatan Puskesmas Afirmasi Program Jokowi yang di bangun di Distrik Waris
Hal terungkap saat perwakilan Kementrian Kesehatan melakukan kunjungan sekaligus sosialisasi New Normal masa tanggap Covid-19 di kabupaten keerom kepada seluruh petugas kesehatan di Puskesmas Arso Kota, Kamis,15 oktober 2020.
Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementrian Kesehatan Republik Indonesia drg. Saraswati,Mph di keerom mengatakan pada waktu awal perencanaan pembangunan puskesmas Afirmasi di Distrik Waris Kabupaten Keerom seluruhnya sudah di hitung di pusat mulai dari alkes, termasuk perlengkapan mebel termasuk bangunanya telah di siapkan dalam satu paket lengkap “ kami bertanya kepada pemerintah daerah yang paling paham kondisi yang dibutuhkan di daerah apa yang seharusnya di usulkan, mungkin waktu pengusulannya ada beberapa point yang terlupa di usulkan dari kawan-kawan di daerah sehingga realisasinya tidak satu paket” Ungkap drg.Saraswati saat di tanya wartawan,
Kementrian Kesehatan meminta langka kedepan untuk tahun anggaran tahun 2020-2022 dapat di sampaikan melalui aplikasi Krisna Kementrian Kesehatan , dalam bentuk usulan dan domentasi kebutuhan puskesmas afirmasi yang dibangun di daerah
“Nanti di sampaikan atau di usulkan dalam bentuk foto-foto kondisi serta perlu ada dukungan dari pemerintah daerah setepat agar secapatnya ada usulan yang masuk, “ katanya .
Kementirian Kesehatan dan pemerintah pusat tegas Direktur Pelayanan Kesehatan Primer drg. Saraswaty sangat konsisten untuk terus memantau dan memberikan perhatian serius terutaman pembangunan kesehatan di wilayah Perbatasan seperti Kabupaten Keerom.
Anggota DPR RI Dapil Papua Mesak Mirin meminta kepada Kementrian Kesehatan untuk serius menangani persolan pelayanan kesehatan di kabupaten Keeriom terutama dari fasilitas Kesehatan , Pelayanan , Pengadaan Obat hingga Hak-hak tenaga Kesehatan
“Saya sudah mintah kepada Kemenkes terutama Direktur Pelayanan kesehatan Primer Kemenkes ini , untuk melihat hak-hak nakes, alat kesehatan agar jadi perhatian di tahun berikutnya, “ tandasnya. (Nees Makuba)
