Paraparatv.Id | Keerom | Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis menilai saat ini pembanguan di kabupaten Keerom Jalan di tempat karena dugaan Korupsi gila-gilaan yang di lakukan oleh pemangku kepentingan di Keerom tampa sentuhan hukum sama sekali.
Sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten yang menyiata perhatian berbagai pihak sehingga membuat seluruh roda pergekan pembangunan di Kabupaten keerom seakan jalan di tempat, matipun tam mapu.
Ketua Dewan Adap Keerom Servo Tuamis menyampaikan apa yang terjadi di keerom cukup memprihatinkan, seperti Bidang Pendidikan banyak anak-anak keerom yang menempu studi di luar Papua terpksa pulang karena tidak adanya Perhatian dari Pemerintah daerah setempat, lain lagi masalah kesehatan, perekenomian dan Infrastruktur yang belum berjalan maksimal untuk memberikan keadilan bagi Masyarakat Asli di Kabupaten Keerom .
Ketua Dewan Adap Keerom Servo Tuamis meminta Kepada kepala Kejaksaan Tinggi Papua untuk segeera menindak lanjuti laporan dugaan Korupsi gila-gilaan yang terjadi di Kabupaten Keerom yang membuat pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Negara tetangga Papua New Gunea itu jalan di tempat, apa lagi dengan total anggaran di Kas daerah yang totalnya 200 miliar hilang atau lenyap tampa pertanggung jawaban yang jelas sehingga di laporkan devisit oleh pemerintah daerah Kabupaten keerom
“ jangan salahkan kenapa masyarakat tolak otsus, sedangkan uang miliaran ini kenapa tidak di tangkap tolong penegakan hukum ditegakan yang betul Baik Kejati, Polisi, KPK, BPK,“ tegasnya kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2020.
Servo Tuamis menyampaikan kepada penegak hukum di Papua untuk serius menangani dugaan Korupsi yang di laporkan oleh Masyarakat adat dan LSM ke Kejati Papua , agar ada keadilan bagi koruptor segera di tumpas tampa memandang bulu, guna memberikan kepercayaan rakyat terhadap kinerja Penegak Hukum bagi masyarakat di Papua
“yang salah harus di salahkan, yang benar di benarkan, di periksa jangan orang salah dibenarkan kalau begini saja pembiaran masyarakat akan ribut terus di seluruh indonesia lebih khusus kami di Papua , dana otonomi Khusus 80 persen kami orang asli keeron tidak pernah rasa, “ Imbuhnya
Dari Jumlah total pnduduk Keerom sebanyak 50 ribu jiwa, 20 persen yang merupakan orang Asli Keerom sama sekali tidak merasakan dampak pengucuran anggaran dari pemerintah Daerah, terutama dana otonomi Khusus yang nilainya gila-gilaan di hilangkan.
”Tidak pernah kamis rasa itu kelihatan , sebagai ketua Dewan adat saya sampaikan kepada Kajati, Kajari tolog melihat itu dan mengejar pencuri-pencuri itu agar di amankan dan di proses, “ Pungkasnya.*(Nees)
