Ini 6 Kesepakatan Pjs.Bupati, FKUB dan Pencaker Kabupaten Keerom Terkait Ricuh 1 Oktober lalu

0
77
(Pjs.) Bupati Keerom Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta Pencaker saat gelar pertemuan, Senin, 5 Oktober 2020.

Penulis : Nees Makuba

Paraparatv.id, Keerom | Pejabat sementara (Pjs.) Bupati Keerom Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)serta Pencaker terkait aksi protes pengumuman CPNS Formasi 2018 yang berujung ricuh ,hingga mengakibatkan 2 gedung pemerintahan dibakar serta pengrusakan Kantor Bupati Keerom.

Kesepakan yang tertuang pada rapat.bersama Pemerintah daerah , FKUB dan Pencaker di Kabupaten Keerom Senin,5 Oktober 2020 kemarin, di sepakati 6 point yang akan di Akomodir oleh pemerintah daerah, FKUB dan Pencaker.

Enam kesepakatan tersebut yakni

1. Pemda dalam hal ini Pjs. Bupati siap Mengakomodir putra asli Keerom

yang tidak lolos CPNS 2018.

2. 170  CPNS Kategori 2 (K2) untuk segera di angkat.

3. 130 orang formasi SMU yang tersebar di 11 distrik akan di Akomodir

4.  Formasi CPNS 2020 akan di Akomodir sebanyak 600 formasi.

5. FKUB dan Dewan Adat Keerom untuk segera bertemu Kapolda terkait

    beberapa orang yang di tahan pasca Rusuh

6. mencari solusi soal 2 orang yang masih di rawat di RS pasca Rusuh .

Pjs. Bupati Keerom, Dr. Ridwan Rumasukun menuturkan akan mengakomodir  para pencaker yang tidak lolos pada seleksi CPNS 2018,kemudian 170 CPNS yang masuk padA pengusulan kategori 2 serta 130 orang usulan dari 11 distrik di kabupaten keerom.

” Yang jelas saya akan lihat bagaimana teknisnya, karena saya juga kebetulan di bagian pemerintahan Asisten 2 Sekda Provinsi Papua, kita akan udang untuk akomodir aspirasi mereka,”ujar Pjs.Bupati Keerom Ridwan Rumasukun, Senin, 5 Oktober 2020

Ridwan Rumasukun berpesan  kepada Dewan Adat , FKUB, Dedominasi Gereja bertemu segera bertemu Kapolda guna membicarakan terkait beberapa orang warga Keerom  yang ditahan pasca demo CPNS kemarin.

“Dewan adat dan FKUB harus segera bertemu Kapolda biar ada solusi bagi mereka yang di tahan saat ini,”katanya.

Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP ) wilayah Keerom, Laurentssius Borotian  menegaskan masalah hasil CPNS, banyak terjadi perdebatan tetapi dari perdebatan tersebut kami mendapatkan solusi bahwa  anak asli maupun anak non Papua yang ada di Keerom tanpa akan diakomodir di formasi honorer  tanpa seleksi tapi hanya dengan syarat harus melengkapi berkas

“Kami sudah sepakat semua harus di Akomodir, tetap yang berdomisili di Keerom, saoal mereka yang di tahan menjadi tanggung jawab kami untuk bertemu pa Kapolda ,ini merupakan pelampiasan emosi sehingga kita tidk dapat terus menjadikan mereka tersangka,” tegas Laurents Borotian.

Dewan Adat Keerom menghimbau  kepada semua masyarakat dan Pencaker agar tetap tenang karena kita sudah mendapatkan solusi. Untuk mereka yang tidak lolos nanti pemerintah akan tetap akomodir.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here