Penulis : Nees Makuba
Paraparatv.id | Sentani | Setelah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Asosiasi Karyawan – Karyawati Papua Bandara Udara Kelas I telah menyiapkan 300 tenaga kerja yang siap untuk dilatih. Terkait hal itu banyak isu yang beredar bahwa terjadi pungli dalam proses pendaftarannya.
“Saat ini saya sedang mempersiapkan untuk melepas anak anak Papua dan Non Papua di Pulau Papua, hal ini untuk kepentingan 15 Bandara Udara yang sudah terlepas dari Kementrian Perhubungan, di bawah pengawasan Angkasa Pura I Jakarta yang telah melakukan MOU dengan Bupati Kabupaten Jayapura,” ujar Benny Y. Suebu selaku Ketua Asosiasi Karyawan – Karyawati Papua Bandara Udara Kelas I, Saat ditemui , 12 Oktober 2020.
Ia juga mengatakan pihaknya fokus pada penyiapan tenaga kerja resmi yang sekolah sesuai dengan tempatnya agar dapat bekerja secara professional mengamankan Bandara Udara kita yang ada di Papua dan Papua Barat
“Di dalam aturan Kementrian mereka akan berlatih dan belajar selama 21 hari, tetapi hal tersebut akan secara terperinci ditetapkan dan diatur oleh Politeknik Papua,” kata Benny
Dirinya mengatakan bahwa tugasnya adalah merekrut, mempersiapkan mentalitas dan berbagai persiapan terkait para tenaga kerja tersebut agar dapat sekolah dengan resmi
Dalam pantauan dan laporan yang diterima bahwa ada isu terkait pembayaran yang dikeluarkan oleh beberapa peserta untuk diberikan kepada pihak Asosiasi dalam proses penerimaan kuota 300 tenaga kerja tersebut
Terkait hal tersebut Benny Y. Suebu mengatakan bahwa jika ada administrasi keluar maka akan ada bukti dokumen yang lengkap dan sah dari pimpinan lembaga yang terdiri dari tanda tangan dan cap
“Ketia ada pembicaraan tersebut, ada bukti bukti oktenti tidak, dilengkapi cap dan tanda tangan tidak jika tidak ada maka saya tidak tahu dan saya juga sudah berbicara hal yang sama kepada POLRES dan POLDA,” ungkap Benny
Benny juga menegaskan bahwa Dokumen Asosiasinya sudah diserahkan kepada Polda dan Polres secara lengkap sehingga untuk dapat dipahami dan dijelaskan secara transparan bahwa lembaga yang ia pimpin tersebut jelas dan bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Hari ini di depan wartawan saya mengatakan bahwa ketika ada bukti dokumen yang jelas bahwa saya yang menerima, tanda tangan dan juga ada cap maka saya siap untuk di proses di meja hukum,” tegasnya (*)
