Penulis : Herman Betta
Serui | Paraparatv.id | Sopater Ayomi Ketua Dewan Adat Wilayah II Saireri membawahi Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, Pesisir Kabupaten Nabire dan Kabupaten Teluk Wondama, tegaskan, dalam melakukan evaluasi Otonomi Khusus dan Opsi menolak OTSUS Jilid 2, dirinya meminta kepada seluruh Kepala Daerah di Wilayahnya agar dalam penempatan kepala-kepala Dinas, Pejabat di Eselon II, III dan IV di khususkan untuk Orang Asli Papua, sesuai dengan amanat Undang-undang Otsus 21.
“Saya minta agar setiap kepala daerah dapat perhatikan orang asli papua, untuk menduduku kursi sebagai kepala dinas juga di pejabat eselon”.tegas Sopater saat di jumpai di kediamannya, Jumat 11 September 2020.
Hal lain yang di katakan, dengan telah berjalannya 20 Tahun Otonomi Khusus ( Otsus ) di Papua, pihaknya mempertanyakan kenapa adanya teriakan evaluasi. Sementara setiap tahun otsus itu selalu dievaluasi.
“Dalam Undang-undangOtsus itu, di katakan tiap tahun di lakukan evaluasi, kenapa sekarang baru mau di evaluasi,”tegasnya.
Dalam penggunaan dana Otsus sendiri, Sopater Ayomi ungkapkan, persoalan yang terjadi di Papua adanya penyampaian penggunaan dana Otsus tersebut.
“Yang jadi persoalankan soal keuangan, di bilang orang Papua tidak nikmati uang, selama ini di anggap tidak menyampaikan kepada masyarakat, uang otsus itu di pakai untuk apa saja, agar masyarakat bisa tahu hal itu,”ucapnya.
dirinya berjanji akan menemui setiap kepala daerah secara langsung agar dapat memperhatikan setiap Orang Asli Papua (OAP) untuk dapat menduduki kursi jabatan di Pemerintahan, sedangkan Kepala Daerah yang tidak dapat di temui, maka akan di sampaikan melalui surat.pater Ayomi – Ketua Dewan Adat Wilayah II Saireri.**
