Laporan : Irfan
Paraparatv.id | Sentani | Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu, menilai sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura belum berfungsi maksimal sebagai wakil rakyat, yang mana kurang lebih hampir satu tahun bekerja untuk mewakili suara rakyat di lembaga terhormat itu.
Hal ini lantaran sejumlah anggota dewan itu kehilangan peran dalam melakukan pengawasan terhadap roda pemerintahan yang efektif.
“Kita harus jujur akui, anggota DPR kita belum berperan maksimal dalam melakukan fungsi kontrolnya. Sepertinya mereka kehilangan peran,” kata Hengky Yoku dalam konfrensi persnya di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, kemarin.
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua KADIN Kabupaten Jayapura itu mencontohkan Kabupaten Jayapura adalah etalase terdepan di Provinsi Papua, sehingga kualitas pemerintahannya harus mencerminkan kualitas pemerintahan yang penuh dengan perubahan. Maka hal ini menuntut anggota legislatifnya harus berperan, khususnya melakukan pengawasan terhadap roda pemerintahan yang efektif.
“Berkali-kali saya katakan, Kabupaten Jayapura ini adalah etalase terdepan di Provinsi Papua. Sehingga kualitas pemerintahannya harus mencerminkan kualitas pemerintahan yang penuh dengan perubahan. Dengan demikian, legislatifnya pun harus lebih berperan,” ungkapnya dengan tegas.
Hengky juga menilai fungsi kontrol anggota DPRD Kabupaten Jayapura itu tidak mempunyai peran. Misalnya terkait dengan pengawasan terhadap pihak Eksekutif. Secara khusus berkaitan dengan penggunaan anggaran.
Lemahnya pengawasan legislatif terhadap roda pemerintahan saat ini, terkesan lembaga DPR itu seperti bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Padahal lembaga DPR ini merupakan sebuah lembaga politik yang notabene mempunyai peranan dan fungsi politik dalam menjalankan fungsi kontrol kepada Eksekutif.
“Kita lihat saja, DPR ini seolah-olah tidak menjalankan fungsi kontrolnya terhadap percepatan pembangunan, kemudian alokasi anggaran pembangunan. Fungsinya kontrol itu yang saya lihat belum efektif. Misalnya, bisa diukur setelah mereka dilantik dari bulan Oktober tahun 2019, kemudian ada bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Maret 2019 itu. Di mana, pada saat itu itu ada puluhan miliar rupiah anggaran yang terkumpul untuk pembenahan dan rehabilitasi daerah pasca terjadinya banjir atau bencana alam itu,” katanya.
“Kenapa anggota DPR ini tidak mempertanyakan kepada pihak Eksekutif soal pemanfaatan anggaran bencana, kemudian rekonstruksi atau rehabilitasi yang sudah dilakukan sudah sejauh mana. Sepertinya tidak berjalan, karena kami nilai ada bencana dengan tidak ada bencana seperti tidak ada perubahan begitu,” terang Hengky Jokhu diakhir wawancaranya. **
