Laporan : Irfan
Paraparatv.id | Sentani | Mantan Wakil Ketua (Waket) I DPD KNPI Kabupaten Jayapura yang saat ini sebagai Wakil Ketua I Asmamta (Asosiasi Mahasiswa Mamberamo Tami) Petrus Hamokwarong, ikut memberikan sumbangsih pemikiran terkait situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Jayapura belakangan ini.
Menurutnya, DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya itu keliru dan belum berjalan optimal. Dimana, DPRD sebagai representasi rakyat seharusnya mendorong percepatan penanganan Covid-19, yang belum maksimal karena Kabupaten Jayapura sebagai pintu masuk dan masuknya manusia dari daerah tertular, juga sangat signifikan lewat udara.
“Saya melihat ada yang keliru di dalam kinerja DPR saat ini. Ada yang keliru menurut saya itu, karena DPRD itu representasi keterwakilan dari rakyat. Jadi rakyat yang pilih mereka duduk di kursi dewan, dan mereka harus betul-betul serius melihat persoalan yang dialami oleh masyarakat,” tutur pria yang juga mantan pengurus atau Wakil Ketua I DPD KNPI Kabupaten Jayapura tersebut kepada wartawan media online ini, Senin (22/6/2020) sore, di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura.
Seharusnya DPRD dalam fungsi pengawasan itu, kata Petrus Hamokwarong yang juga salah satu tokoh intelektual di Kabupaten Jayapura, pihak Legislatif harus menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Covid-19, bukannya menolak pembentukan Pansus Covid-19. Mekanisme Pansus ini jangan disalah tafsirkan sebagai instrumen yang hadir ketika ada masalah, melainkan Pansus DPRD terkait penanganan Covid-19 dibentuk untuk memberikan masukan dan pengawasan agar Pemkab Jayapura dalam hal ini Tim Gugus Tugas Covid-19 dapat kerja maksimal, dan terhindar dari masalah.
“Kalau kita lihat pada dua atau tiga hari lalu itu terjadi penolakan terhadap pembentukan Pansus Penanganan Covid-19, kenapa ditolak dan malah yang dibentuk adalah Pansus Pemekaran Kampung?. Inikan penting, dan Pansus Covid-19 ini urgent. Karena sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh soal bantuan-bantuan yang turun kepada masyarakat dari seluruh jumlah bantuan yang turun itu seperti BLT, bantuan Sosial berupa sembako, BLT-DD dan bantuan sosial lainnya,” ujar mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Jayapura (Himapura).
“Pansus terkait penanganan Covid-19 harus dibentuk, kalau soal Pansus pemekaran kan masih bisa dibentuk di waktu yang akan datang. Kalau soal pemekaran kampung itu menjadi pertanyaan kita, kampung mana yang dimekarkan begitu. Karena setahu kami sekarang kan sudah ada kampung yang berdasarkan pemerintah, yakni kampung dinas dan kampung adat. Mungkin kampung dinas ini yang mau dirubah ke kampung adat atau sebaliknya kah, sehingga mereka lebih menyetujui Pansus Pemekaran dan menolak Pansus Covid-19 yang lebih urgent saat ini,” tambahnya.
Ia sangat menyayangkan penolakan terhadap Pansus Penanganan Covid-19 DPRD, karena DPRD yang mendukung pembentukan Pansus Pemekaran Kampung itu jangan sampai menjadikannya sebagai kepentingan politik. Fungsi pengawasan itu sudah melekat dlaam tugas dan fungsi semua anggota DPRD sejak pengambilan sumpah jabatan.
“Begitupun juga ada penanganan pelayanan kesehatan yang diturunkan ke tim Covid-19 melalui dana, terus dari provinsi turun sekitar 4 miliar, dari Pemda Kabupaten anggarkan sekitar 40 miliar lebih untuk penanganan Covid-19 untuk tim gugus tugas, kemudian dana yang sudah terpakai saat ini sekitar 18 miliar dan sekarang ini minta penambahan dana akibat adanya peningkatan status siaga darurat menjadi tanggap darurat,” beber Wakil Sekretaris KNPI Provinsi Papua.
“Ini kan semuanya harus transparan. Supaya bisa terdata dan terkontrol dengan baik, maka Pansus Penanganan Covid-19 ini perlu dibentuk. Sehingga tidak ada udang dibalik batu, dalamm pelayanan kepada publik. Tidak ada yang main sembunyi-sembunyi disitu, tidak ada yang mengambil kesempatan dalam kesusahan yang dialami oleh rakyat dan tidak ada yang mengambil kesempatan untuk memperkaya diri mereka sendiri atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Kami mau seluruh hal yang terjadi di daerah ini harus transparan atau terbuka,” tandasnya.**
