Paraparatv.id | Yapen | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) definitif saat ini sedang berproses sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, informasi yang berkembang seolah-olah pemerintah daerah membiarkan jabatan strategis terlalu lama dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) perlu diluruskan secara proporsional dan berdasarkan fakta administrasi kepegawaian yang sebenarnya.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memahami adanya perhatian masyarakat terhadap beberapa jabatan Kepala OPD yang saat ini masih dijabat oleh Plt. Namun perlu dipahami bahwa penunjukan Plt bukanlah bentuk pengabaian terhadap tata kelola pemerintahan, melainkan langkah administratif yang sah dan diperbolehkan oleh regulasi guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Penugasan Plt dilakukan ketika terjadi kekosongan jabatan definitif, baik karena pejabat sebelumnya memasuki masa purna tugas, mutasi, promosi, maupun penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa adanya kekosongan kepemimpinan pada perangkat daerah yang bersangkutan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen juga menegaskan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama saat ini tidak dapat dilakukan secara serta-merta atau berdasarkan pertimbangan subjektif. Sistem manajemen Aparatur Sipil Negara telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan penerapan sistem merit yang mengedepankan profesionalitas, kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, integritas, serta kinerja ASN.
Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa manajemen ASN harus dilaksanakan berdasarkan sistem merit dan prinsip profesionalisme. Selain itu, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta berbagai ketentuan teknis yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat pejabat definitif secara langsung tanpa melalui tahapan dan persetujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setiap proses harus memperoleh pertimbangan teknis dan persetujuan dari instansi yang berwenang sehingga hak-hak ASN tetap terlindungi, serta menghindari potensi sengketa kepegawaian di kemudian hari.
Terkait pemberitaan yang menyoroti masa penugasan Plt, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang menyelesaikan seluruh tahapan administrasi dan koordinasi yang diperlukan bersama Badan Kepegawaian Negara serta instansi terkait. Proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang wajib ditempuh sebelum pelaksanaan pengisian jabatan secara definitif.
Saat ini tahapan yang sedang dan akan dilaksanakan meliputi:
- Inventarisasi dan pemetaan jabatan pimpinan tinggi pratama yang mengalami kekosongan;
- Penyesuaian dan validasi kebutuhan jabatan sesuai struktur organisasi perangkat daerah yang berlaku;
- Penyusunan dan verifikasi persyaratan administrasi pengisian jabatan;
- Koordinasi dan konsultasi teknis dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- Penyampaian usulan dan permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang;
- Pembentukan Panitia Seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Penilaian kompetensi, rekam jejak, integritas, dan kinerja peserta seleksi;
- Penetapan hasil seleksi dan penyampaian kepada instansi pembina kepegawaian;
- Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat definitif.
Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai prosedur guna memastikan bahwa pejabat yang nantinya menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen benar-benar memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen juga menilai bahwa keberadaan Plt selama proses pengisian jabatan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Seluruh perangkat daerah tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah justru berkepentingan untuk mempercepat pengisian jabatan definitif karena pejabat definitif memiliki kewenangan yang lebih optimal dalam pengambilan keputusan strategis, penguatan akuntabilitas organisasi, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
Bupati Kepulauan Yapen beserta jajaran Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menuntaskan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara profesional, transparan, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat birokrasi yang profesional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan ini secara utuh dan proporsional, karena pengisian jabatan ASN saat ini bukan lagi semata-mata kewenangan pemerintah daerah, melainkan bagian dari sistem nasional manajemen ASN yang harus dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai regulasi demi menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap seluruh aparatur sipil negara.(EB)
