Paraparatv.id | Jayapura | Fraksi Partai NasDem DPR Papua menyoroti sejumlah catatan penting dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024. Dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR Papua, Selasa (15/7/2025)
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM., menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Anggaran harus benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat pembiayaan,” ujar Alberth
Merauje.
Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Cintiya Ruliani Talantan, S.K.M, MH telah menyampaikan pandangan umum Fraksi NasDem tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPR Papua, Selasa, 15 Juli 2025.
Ia menilai masih ditemukan sejumlah persoalan di lapangan yang menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan. Beberapa kegiatan fisik, lanjutnya, tidak sesuai standar, bahkan ada yang terlambat hingga menyebabkan pengembalian anggaran ke kas daerah.
“Misalnya waktu kita turun ke lapangan kita melihat situasi yang ada, ada beberapa yang tidak tepat sasaran dan ada beberapa kegiatan fisik juga yang tidak sesuai standar dan beberapa kegiatan yang terlambat bahkan harus fikembalikan uang ke kas daerah,”ujarnya
“Kita melihat bahwa Aparatur Negara yang dalam pengelolaan anggaran ini mereka tidak konsekuensi dengan aturan-aturan tentang bagaimana tata kelola keuangan pemerintah daerah, sehingga terjadi keterlambatan bahkan terjadi sisa anggaran atau terjadi utang itu menjadi beban bagi pemerintah daerah,”ucapnya.
Menyikapi hal itu, Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Provinsi Papua dan OPD terkait agar memperkuat perencanaan, pengawasan, serta pelaksanaan program berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Jika tiga hal ini dijalankan secara optimal, maka persoalan-persoalan yang muncul selama ini bisa diminimalkan,” ujarnya.
Meski demikian, Fraksi NasDem memberikan apresiasi atas capaian kinerja anggaran Pemerintah Provinsi Papua tahun 2024 yang mencapai realisasi sekitar 98 persen. Selain itu, Merauje juga mengapresiasi keberhasilan Pemprov Papua meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini adalah pencapaian yang patut diapresiasi, namun tetap harus disertai dengan evaluasi dan perbaikan ke depan,” tutup Merauje.(VN)
