Paraparatv.id | Yapen — Keterlambatan pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat ke daerah berdampak nyata pada operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk dapur SPPG Kosiwo di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIT, sejumlah masyarakat dan relawan mendatangi dapur tersebut menyampaikan protes atas terhentinya kegiatan.
Akibat belum adanya penambahan dana (top up) bantuan pemerintah, dapur yang telah beroperasi ini akhirnya harus tutup sementara dengan waktu yang belum ditentukan. Padahal, dapur ini telah sangat membantu masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak sekolah di wilayah tersebut.
Relawan dan warga menyampaikan kekecewaannya dan meminta perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi ini. Penundaan penyaluran dana berdampak serius bagi keberlangsungan program di lapangan. Kedatangan warga disertai aksi pemalangan dapur sebagai respons atas terhentinya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Belum masuknya penambahan dana tersebut menyebabkan operasional dapur tidak dapat berjalan dan penyaluran MBG kepada penerima manfaat di wilayah Kosiwo terhenti. Anak-anak sekolah yang sebelumnya menerima makanan bergizi kini tidak lagi mendapatkannya. Selain itu, layanan bagi ibu hamil dan balita yang menjadi sasaran program juga ikut terdampak,” tegas perwakilan relawan dan masyarakat.
Terhentinya operasional juga dirasakan para relawan. Selama dapur tidak beroperasi, mereka tidak memperoleh pendapatan dari kegiatan tersebut. Warga berharap pemerintah pusat dan instansi terkait segera memberikan kejelasan mengenai penyaluran dana operasional agar dapur SPPG Kosiwo dapat kembali melayani masyarakat.
Dengan aksi Penutupan Sementara Dapur SPPG Kosiwo berdampak pada
Anak-anak sekolah tidak lagi menerima makanan bergizi, Ibu hamil tidak mendapatkan layanan pemenuhan gizi, Balita tidak menerima layanan pemenuhan gizi, Relawan tidak memperoleh penghasilan selama dapur tidak beroperasi
Masyarakat meminta kejelasan dan penyelesaian segera dari pemerintah pusat. (*)
