Paraparatv.id | Jayapura | Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra asal Papua, Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si., mendorong pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta dipusat maupun daerah untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk mengisi jabatan strategis di Papua.
Hal tersebut disampaikan Yan Permenas Mandenas saat melakukan kunjungan kerja di Kota Jayapura, Kamis (24/9/2026), untuk melihat secara langsung kondisi warga pengungsi korban musibah kebakaran Dok V Bawah.
Di sela kunjungan kerjanya, Yan menanggapi aksi damai Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Papua pada Rabu (23/9/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan keadilan bagi Papua, termasuk mendorong agar pimpinan BUMN yang beroperasi di Papua, salah satunya PT Telkom/Telkomsel, dapat diisi oleh putra-putri asli Papua.
Menanggapi tuntutan tersebut, Yan mengatakan pengisian jabatan di perusahaan BUMN maupun swasta tetap harus memperhatikan persyaratan, kompetensi dan pengalaman. Namun, apabila terdapat putra-putri asli Papua yang memenuhi kualifikasi, menurutnya mereka perlu diberikan kesempatan.
“Pengisian jabatan perusahaan swasta maupun BUMN yang ada di Papua ini kan mereka punya persyaratan juga. Jadi, sepanjang calon yang didorong itu memenuhi syarat dan sudah berpengalaman cukup,” kata Yan.
Ia mencontohkan PT Telkom yang telah memiliki banyak putra-putri Papua yang bekerja cukup lama, baik di Papua maupun di luar Papua.
“Apalagi seperti Telkom kan banyak anak-anak Papua yang bekerja sekian lama di Telkom, baik yang di dalam Papua maupun di luar Papua. Saya pikir itu perlu diberikan kesempatan buat mereka bisa mengabdi kembali ke daerah,” ujarnya.
Yan bahkan mendorong adanya pola pengembangan karier bagi tenaga profesional Papua melalui penempatan dan kaderisasi secara bertahap.
“Kalau mungkin di daerah sebentar enam bulan, satu tahun kemudian dipindahkan lagi, mengorbitkan mereka jadi Kepala Telkom,” katanya.
Menurut Yan, hal tersebut perlu menjadi perhatian pimpinan BUMN di tingkat pusat maupun perusahaan swasta yang beroperasi di Papua.
“Saya pikir itu yang mungkin perlu menjadi atensi dan perhatian dari pimpinan BUMN yang ada di pusat, tapi juga swasta yang ada di Papua. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri asli Papua yang berkompeten dan berpengalaman,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemberian kesempatan kepada OAP tidak semata-mata berkaitan dengan posisi atau jabatan, tetapi harus disertai kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan memenuhi target perusahaan.
“Yang paling penting adalah bukan sekadar mengejar dan menduduki jabatan. Target, profit daripada perusahaan itu kan ada. Dari setiap target itu minimal mereka bisa memenuhi 60 sampai dengan 70 dan 80 persen, sehingga bisa dipercaya pimpinan dan terus diorbitkan untuk memegang peranan-peranan yang lebih strategis dan lebih besar lagi ke depan,” jelasnya.
Yan juga berharap pola kaderisasi serupa dapat diterapkan di sektor perbankan. Ia mendorong agar putra-putri Papua yang memiliki kompetensi dan pengalaman dapat dipersiapkan untuk menduduki posisi strategis di berbagai sektor usaha.
“Begitu pula dengan misalkan perbankan. Perbankan ini kan direktur-direkturnya ke depan, kita berharap mereka orbitkan anak-anak Papua juga masuk,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat afirmasi dan perlindungan terhadap OAP yang berkarier di sektor swasta maupun sektor lainnya.
“Ini bagian dari bagaimana kita memberikan afirmasi dan memberikan proteksi terhadap teman-teman OAP yang bergerak di sektor swasta, tapi juga bergerak di sektor-sektor lain yang memang bisa menjanjikan kaderisasi dan regenerasi pemimpin dan generasi muda Papua untuk bisa mengikuti jejak dari para pemimpin-pemimpin yang sudah ada saat ini,” pungkasnya.(VN).
