Paraparatv.id | Jayapura | Tokoh masyarakat adat Papua wilayah Tabi Port Numbay sekaligus anggota DPR Papua, dari Fraksi Partai NasDem Albert Merauje, menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Papua.
Pernyataan itu disampaikan Albert menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Menurut Albert, kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan mempersiapkan generasi emas bangsa.
“Kami sangat mendukung program MBG. Ini program yang sangat baik untuk anak-anak kita, generasi emas bangsa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah pelaksanaannya. Kembali kepada oknum dan institusi yang menjalankan program tersebut,” ujar Albert kepada Paraparatv.id di Jayapura, Sabtu (8/8/2026).
Albert menilai, secara regulasi, petunjuk teknis, mekanisme hingga pendanaan program MBG pada prinsipnya telah disiapkan pemerintah. Karena itu, hal yang perlu diperkuat adalah kedisiplinan pelaksana dan pengawasan di lapangan.
Ia meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh sejak pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan hingga distribusi ke sekolah.
“Mulai dari mengambil sayur, ikan, telur dan bahan makanan lainnya harus diawasi. Setelah itu proses memasaknya apakah sudah sesuai prosedur, kemudian bagaimana makanan dikemas dan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai makanan tiba di sekolah. Semua tahapan itu harus diperiksa,” katanya.
Albert menegaskan, keamanan makanan tidak hanya ditentukan dari kondisi bahan yang terlihat segar, tetapi juga dari proses pengolahan, suhu, waktu memasak, penyimpanan hingga proses distribusi.
Karena itu, ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan pengawasan melekat secara berkelanjutan terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menjalankan program MBG.
“Juknis dan SOP-nya saya kira sudah jelas. Tinggal bagaimana pengawasan melekat itu dilakukan. Jangan sampai pengawasan lemah kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan akhirnya anak-anak menjadi korban,” tegasnya.
Albert mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak dijadikan ruang untuk mencari keuntungan dengan mengorbankan kualitas makanan maupun keselamatan anak.
Ia menyoroti pentingnya memastikan jumlah tenaga kerja, kualitas bahan makanan dan proses produksi berjalan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai karena ingin mencari keuntungan, anak-anak yang menjadi korban. Kalau ketentuannya membutuhkan tenaga tertentu, maka harus dilaksanakan sesuai juknis. Jangan yang seharusnya 20 orang bekerja, hanya 10 orang, tetapi laporan dibuat 20 orang. Ini yang harus diawasi,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh tenaga yang terlibat dalam proses memasak dan distribusi harus memiliki kompetensi serta memahami standar keamanan pangan.
Pengawasan juga harus mempertimbangkan kondisi geografis Papua. Jarak antara dapur penyedia makanan dengan sekolah menjadi salah satu faktor penting, terutama untuk wilayah seperti Depapre yang memiliki jarak cukup jauh dari pusat produksi makanan.
“Kalau makanan dimasak di Sentani kemudian dibawa ke Depapre, kita harus melihat berapa lama proses distribusinya. Jangan sampai makanan tiba terlalu lama setelah dimasak. Waktu dan kondisi penyimpanan harus menjadi perhatian,” katanya.
Sebagai tokoh masyarakat adat Papua, Albert juga mendorong agar pelaksanaan MBG memanfaatkan potensi pangan lokal yang tersedia di masing-masing daerah.
Ia mencontohkan wilayah Depapre yang memiliki potensi perikanan dan pangan lokal seperti sagu.
“Sebagai tokoh masyarakat adat yang mencintai anak-anak Papua, saya melihat Papua sebenarnya memiliki sumber pangan sendiri. Depapre banyak nelayan, ada ikan, ada sagu. Kita harus melihat potensi pangan lokal ini. Anak-anak Papua harus mendapatkan makanan bergizi yang aman dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” katanya.
Menurut Albert, MBG tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan yang dibagikan, tetapi harus memastikan makanan yang diberikan aman, bergizi dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
Albert juga meminta pemerintah menyiapkan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, apabila sebuah dapur terbukti lalai hingga menyebabkan keracunan makanan, operasional dapur dapat dihentikan sementara untuk dilakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh.
“Kalau terjadi hal seperti ini, harus ada sanksi. Dapur bisa dihentikan sementara, orang-orang yang bekerja dievaluasi, kemudian dilakukan pembenahan. Kalau perlu dialihkan dan tenaga yang bekerja harus memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi,” katanya.
Ia menilai sanksi diperlukan agar seluruh pengelola MBG memiliki rasa tanggung jawab dan tidak menganggap remeh aspek keamanan pangan.
“Kalau pengawasan diperketat dan ada sanksi dari hulu sampai hilir, saya yakin pelaksana akan lebih bertanggung jawab,” ujarnya.
Lebih jauh, Albert meminta pemerintah memastikan adanya perlindungan dan kepastian tanggung jawab negara apabila terjadi kejadian luar biasa akibat program MBG.
Ia berharap seluruh biaya pengobatan anak yang mengalami keracunan akibat makanan MBG ditanggung negara. Bahkan, menurutnya, perlu ada mekanisme perlindungan atau kompensasi apabila terjadi kondisi terburuk hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
“Kita tidak ingin sampai ke sana. Tetapi kalau seandainya terjadi akibat keracunan makanan MBG, apakah sudah ada aturan yang menjamin seluruh biaya pengobatan ditanggung negara? Kalau sampai ada anak yang dipanggil Yang Maha Kuasa, apakah ada proteksi atau kompensasi bagi keluarganya?” kata Albert.
Ia meminta aspek perlindungan tersebut diatur secara jelas dalam regulasi pelaksanaan MBG sehingga masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak, mendapatkan kepastian hukum.
“Ini harus dipikirkan. Jangan hanya programnya yang kita pikirkan, tetapi keselamatan anak-anak juga harus menjadi prioritas utama. Karena anak-anak adalah generasi emas Papua,” tegasnya.
Albert kembali menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung program MBG. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan ketat, transparansi, kedisiplinan pelaksana serta sanksi bagi pihak yang terbukti lalai.
“Kami mendukung MBG. Tetapi mari kita laksanakan dengan benar. Anak-anak jangan dijadikan korban karena kelalaian atau kepentingan mencari keuntungan,” pungkasnya.(VN)
