Paraparatv.id | Jayapura | Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) DPR Kota Jayapura melakukan kunjungan kerja ke SDN Inpres Kampung Tiba-Tiba, SMP Negeri 2 Jayapura, dan SMA Negeri 1 Jayapura untuk mengawasi pelaksanaan program pendidikan yang didanai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus). Jumat (24/7).
Kunjungan tersebut difokuskan pada pengawasan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), bantuan seragam batik, serta seragam olahraga yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura kepada siswa Orang Asli Papua (OAP).
Ketua Pansus Otsus DPR Kota Jayapura, Christa Vanessa Urbinas, S.IP., M.Si, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan Dana Otsus di sektor pendidikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada anak-anak asli Papua.
Menurutnya, pendidikan menjadi prioritas dalam pengawasan karena merupakan investasi penting untuk menciptakan generasi penerus bangsa.
Dalam kunjungan tersebut, Pansus tidak hanya memeriksa dokumen dan data penerima bantuan dari pihak sekolah, tetapi juga turun langsung ke ruang kelas untuk berdialog dengan para siswa.
Dari hasil pemeriksaan, Pansus menilai pelaksanaan program berjalan dengan baik dan sesuai dengan data yang diperoleh.
“Sejauh ini hasilnya baik. Semua berjalan sesuai data yang kami dapat dan juga hasil riil di lapangan,” ujar Christa.
Meski demikian, Pansus menemukan satu kasus di SMA Negeri 1 Jayapura, di mana seorang siswa belum menerima bantuan karena ayahnya merupakan pendatang, sementara ibunya adalah Orang Asli Papua. Menurut Christa, kasus tersebut akan didalami bersama pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.
“Kami akan terus melakukan cross-check dengan pihak sekolah dan juga mendalami kasus ini dengan Dinas Pendidikan. Sementara dia lahir dari rahim perempuan Papua dan seharusnya mendapatkan hak yang sama,” katanya.
Christa berharap seluruh proses pengelolaan Dana Otsus, mulai dari pemerintah daerah hingga sekolah, dilakukan secara transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak asli Papua.
Ia juga mengingatkan para siswa agar memanfaatkan bantuan pemerintah dengan baik sebagai bekal pendidikan.
“Jangan sampai dengan dana Otsus yang begitu besar masih ada anak-anak Papua yang tidak sekolah maupun putus sekolah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPR Kota Jayapura, Ferdinand Hanuebi, memberikan apresiasi kepada kepala sekolah dan para guru yang dinilai telah melaksanakan program Dana Otsus dengan baik. Berdasarkan hasil pengawasan di SMP Negeri 2 Jayapura, ia menyebut bantuan Bosda telah diberikan kepada seluruh Orang Asli Papua tanpa membedakan asal daerah.
“Dana Otsus diperuntukkan bagi Orang Asli Papua. Kami memberikan apresiasi karena pelayanan diberikan kepada semua OAP. Pelayanan seperti ini harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Ferdinand berharap keberadaan Dana Otsus mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong semangat belajar anak-anak Papua.
Kepala SDN Inpres Kampung Tiba-Tiba, Suharmin, S.Pd, menyampaikan terima kasih atas kunjungan DPR Kota Jayapura. Menurutnya, seluruh data terkait Bosda maupun bantuan seragam telah diperiksa dan dinyatakan lengkap.
“Alhamdulillah semuanya lengkap dan data sudah diambil oleh tim Pansus,” katanya.
Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jayapura, Dorthea Caroline Enok, S.Pd, menyambut baik pengawasan tersebut.
Dorthea menilai pengawasan DPR menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan. Namun demikian, ia mengungkapkan masih terdapat kendala dalam menentukan penerima bantuan Otsus, khususnya bagi siswa yang memiliki garis keturunan Papua dari ibu atau nenek.
Menurutnya, sekolah membutuhkan pedoman yang lebih jelas dari pemerintah mengenai status penerima Dana Otsus agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di lapangan. Ia juga berharap orang tua memanfaatkan dana Bosda sesuai kebutuhan pendidikan anak.
“Kalau anak-anak mendapat Bosda, kami berharap orang tua menggunakan bantuan itu untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kebutuhan lain,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 Jayapura, Esterlina Lewakabessy, S.Sos., M.Si, mengatakan kunjungan DPR Kota Jayapura merupakan bentuk pengawasan yang positif karena memastikan seluruh bantuan pemerintah disalurkan sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan bantuan yang diterima siswa melalui Dana Otsus berupa Bosda, sedangkan Program Indonesia Pintar (PIP) berasal dari pemerintah pusat dan bantuan seragam berasal dari Pemerintah Kota Jayapura. Kendala yang dihadapi sekolah selama ini adalah keterlambatan pencairan Bosda.
“Kalau dana turun lebih awal, tentu anak-anak bisa terbantu sejak awal tahun ajaran,” ujarnya.
Esterlina berharap penyaluran Dana Otsus terus diawasi agar semakin tepat sasaran dan jumlah bantuannya dapat ditingkatkan sehingga semakin banyak membantu kebutuhan pendidikan anak-anak Papua.(VN)
