Paraparatv.id | Jayapura | Menjangkau wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Papua bukan perkara mudah. Namun, di tengah tantangan geografis yang berat, Bank Indonesia terus memastikan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan kondisi layak edar tersedia bagi masyarakat melalui program Kas Keliling Luar Kota (KKLK).
Papua memiliki tantangan geografis yang berbeda dibandingkan daerah lain. Sebagian wilayah hanya dapat dijangkau melalui pesawat perintis atau transportasi laut, sementara beberapa daerah harus ditempuh dengan perjalanan berjam-jam melalui jalur darat yang menantang. Kondisi tersebut membuat distribusi uang memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari penghitungan kebutuhan uang tunai hingga pengamanan selama proses pengiriman.
Keberadaan Rupiah di wilayah 3T bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan transaksi jual beli. Lebih dari itu, tersedianya uang layak edar menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pedagang, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM membutuhkan uang tunai yang memadai agar roda perekonomian tetap berjalan, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan perbankan maupun jaringan internet.
Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital di wilayah yang telah memiliki akses telekomunikasi. Kehadiran QRIS memberikan kemudahan bertransaksi secara cepat, mudah, aman, dan efisien. Namun, bagi sebagian besar masyarakat di daerah pedalaman, uang tunai masih menjadi kebutuhan utama sehingga penguatan pembayaran digital dan penyediaan uang layak edar harus berjalan beriringan.
Selain memastikan ketersediaan Rupiah, edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting. Masyarakat diajak mengenali ciri-ciri keaslian uang, merawat Rupiah dengan baik, serta memahami pentingnya menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional sekaligus mengurangi risiko peredaran uang palsu.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan Kas Keliling Luar Kota (KKLK) yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua di sejumlah wilayah 3T. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, melalui siaran pers pada Senin, 13 April 2026.
Warsono menjelaskan, sepanjang Maret 2026, BI Papua melaksanakan beberapa kegiatan KKLK untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah masyarakat dalam mendukung aktivitas perekonomian sehari-hari.
Kegiatan pertama dilaksanakan pada 5–7 Maret 2026 di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Program tersebut menjadi wujud nyata para Pejuang Rupiah dalam memenuhi kebutuhan uang layak edar di wilayah perbatasan.
“Kegiatan ini ditempuh melalui jalur darat dengan medan yang cukup menantang,” ujar Warsono.
Pada kesempatan tersebut, BI juga memberikan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.
Selanjutnya, pada 10–11 Maret 2026, KKLK dilaksanakan di Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori. Selain mendistribusikan uang layak edar, BI kembali memberikan edukasi CBP Rupiah untuk mendorong pemerataan distribusi uang layak edar serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas Rupiah.
Menurut Warsono, kondisi geografis yang terpencil dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap transaksi tunai menyebabkan uang Rupiah beredar dalam waktu yang lama sehingga rentan mengalami kerusakan fisik.
“Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan intensitas KKLK serta edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri uang layak edar dan cara menjaga kualitas uang,” katanya.
Kegiatan berikutnya dilaksanakan pada 27–30 Maret 2026 di Kabupaten Paniai, Deiyai, dan Dogiyai. Karakteristik wilayah pegunungan yang sulit dijangkau serta terbatasnya akses layanan perbankan menyebabkan uang Rupiah cenderung beredar lebih lama dan cepat mengalami kerusakan.
Warsono mengatakan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap transaksi tunai serta rendahnya frekuensi penggantian uang membuat uang yang beredar tetap digunakan meski kondisinya sudah tidak layak.
Meski demikian, kondisi tersebut justru menjadi semangat bagi para Pejuang Rupiah untuk terus memperkuat distribusi uang tunai melalui KKLK di wilayah 3T, sekaligus memberikan edukasi berkelanjutan agar kualitas uang yang beredar tetap terjaga dan mendukung kelancaran sistem pembayaran di wilayah pegunungan Papua Tengah.
“Ke depan, BI akan terus memperluas jangkauan layanan kas melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan perbankan guna memastikan Rupiah hadir di seluruh pelosok, termasuk wilayah 3T,” tandas Warsono.
Selain itu, BI mengajak masyarakat untuk merawat Rupiah melalui prinsip 5J, yaitu Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan diremas, Jangan distapler, dan Jangan dibasahi.
“Masyarakat juga diharapkan berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan agar stabilitas harga tetap terjaga,” pesannya.
Warsono menambahkan, sinergi antara penyediaan uang tunai yang memadai, akselerasi pembayaran digital, dan peran aktif masyarakat dalam bertransaksi secara bijak diharapkan mampu memperkuat kelancaran sistem pembayaran serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif hingga ke pelosok Papua.
(Redaksi/VN)
