Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Sosial menggelar sosialisasi peningkatan kapasitas kemampuan operator pengisi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di tingkat kelurahan dan kampung se-Kota Jayapura.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional VI Papua, Kamis (11/6), dibuka oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan serta kapasitas para operator di tingkat kelurahan dan kampung dalam melakukan penginputan, validasi, dan verifikasi data secara akurat.
“Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan dan kapasitas para operator sehingga mereka dapat menginput data serta melakukan validasi dan verifikasi dengan baik, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peserta yang terlibat dalam sosialisasi tersebut terdiri atas operator dari 29 kelurahan dan 14 kampung di Kota Jayapura. Selain itu, kegiatan juga melibatkan pendamping PKH serta tenaga teknis dari tingkat distrik.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas operator DTSEN merupakan langkah penting dalam mendukung ketepatan sasaran berbagai program bantuan sosial pemerintah.
“Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas dan mutu operator penginput data DTSEN di setiap kampung dan kelurahan. Ini sangat penting karena berkaitan dengan penginputan data yang dihimpun melalui penggunaan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation),” katanya.
Menurut Rustan, berbagai program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Nasional (Bapanas), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sangat bergantung pada keakuratan data.
“Semua bantuan sosial itu bermuara pada data. Kalau operator tidak diberi pemahaman dan pengetahuan yang sama, maka bisa terjadi perbedaan dalam memahami klasifikasi warga yang berhak menerima bantuan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa operator harus memahami berbagai kategori kesejahteraan masyarakat, mulai dari miskin ekstrem, miskin, hingga hampir miskin, karena masing-masing memiliki kriteria tersendiri dalam penentuan penerima manfaat.
Rustan juga menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak di tingkat kelurahan dan kampung dalam proses pendataan, mulai dari lurah, RT/RW, hingga tokoh masyarakat dan tokoh adat yang mengetahui kondisi sosial ekonomi warganya.
“Data yang dicatat operator harus dibahas melalui musyawarah di tingkat kelurahan atau kampung untuk memastikan apakah seseorang benar-benar masuk kategori miskin, hampir miskin, atau miskin ekstrem,” jelasnya.
Selain melakukan pendataan kondisi ekonomi keluarga, operator juga diwajibkan mendokumentasikan kondisi rumah warga, termasuk bagian atap, dinding, lantai, kamar mandi, sumber listrik, hingga sumber air bersih untuk diinput ke dalam sistem.
“Kalau salah menginput data, maka salah juga dalam pendistribusian bantuan. Karena itu, operator harus teliti dan memahami seluruh prosedur yang ada,” tegas Rustan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa melalui sistem SIKS-NG, data masyarakat akan diklasifikasikan ke dalam desil 1 sampai 10 yang menjadi dasar dalam berbagai program bantuan, termasuk Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Saat ini Kota Jayapura dituntut agar 81 persen warganya tercover jaminan kesehatan. Kita masih membutuhkan sekitar 20 ribu warga lagi untuk mencapai target tersebut. Karena itu, data yang dimasukkan harus benar-benar akurat,” katanya.
Rustan berharap melalui sosialisasi ini para operator dapat memahami proses operasional penggunaan aplikasi SIKS-NG, mampu menginput data secara benar, serta memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugasnya.
“Kita berharap seluruh data masyarakat di Kota Jayapura dapat terinput dengan baik melalui sistem ini. Jika data yang dihasilkan benar, maka distribusi bantuan sosial pun akan tepat sasaran. Namun jika salah input, maka bantuan yang diberikan juga bisa salah sasaran,” pungkasnya.(VN)
